Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini menyuguhkan artikel-artikel yang menyoroti masalah-masalah dari tiga titik pandang, yakni Filsafat, Teologi, dan Antropologi.

Buku Kontrol Kualitas Pangan Hasil Ternak karya R.A. Rihastuti dan Soeparno membahas prinsip-prinsip pengendalian mutu pada berbagai produk pangan yang berasal dari ternak, seperti daging, susu, dan telur. Buku ini mengulas faktor-faktor yang memengaruhi kualitas produk, standar mutu, teknik pengujian, serta penanganan pasca panen yang tepat agar produk tetap aman, higienis, dan layak konsumsi. Selain itu, buku ini juga menyinggung pentingnya sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dalam rantai produksi, mulai dari peternakan hingga ke tangan konsumen. Dengan penyajian yang sistematis dan ilmiah, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi peternakan, serta pelaku industri pangan hewani.

Buku Kontrol Kualitas Pangan Hasil Ternak karya R.A. Rihastuti dan Soeparno membahas prinsip-prinsip pengendalian mutu pada berbagai produk pangan yang berasal dari ternak, seperti daging, susu, dan telur. Buku ini mengulas faktor-faktor yang memengaruhi kualitas produk, standar mutu, teknik pengujian, serta penanganan pasca panen yang tepat agar produk tetap aman, higienis, dan layak konsumsi. Selain itu, buku ini juga menyinggung pentingnya sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dalam rantai produksi, mulai dari peternakan hingga ke tangan konsumen. Dengan penyajian yang sistematis dan ilmiah, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi peternakan, serta pelaku industri pangan hewani.

Buku Kontrol Kualitas Pangan Hasil Ternak karya R.A. Rihastuti dan Soeparno membahas prinsip-prinsip pengendalian mutu pada berbagai produk pangan yang berasal dari ternak, seperti daging, susu, dan telur. Buku ini mengulas faktor-faktor yang memengaruhi kualitas produk, standar mutu, teknik pengujian, serta penanganan pasca panen yang tepat agar produk tetap aman, higienis, dan layak konsumsi. Selain itu, buku ini juga menyinggung pentingnya sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dalam rantai produksi, mulai dari peternakan hingga ke tangan konsumen. Dengan penyajian yang sistematis dan ilmiah, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi peternakan, serta pelaku industri pangan hewani.

Buku Kontrol Kualitas Pangan Hasil Ternak karya R.A. Rihastuti dan Soeparno membahas prinsip-prinsip pengendalian mutu pada berbagai produk pangan yang berasal dari ternak, seperti daging, susu, dan telur. Buku ini mengulas faktor-faktor yang memengaruhi kualitas produk, standar mutu, teknik pengujian, serta penanganan pasca panen yang tepat agar produk tetap aman, higienis, dan layak konsumsi. Selain itu, buku ini juga menyinggung pentingnya sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dalam rantai produksi, mulai dari peternakan hingga ke tangan konsumen. Dengan penyajian yang sistematis dan ilmiah, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi peternakan, serta pelaku industri pangan hewani.

Buku Kontrol Kualitas Pangan Hasil Ternak karya R.A. Rihastuti dan Soeparno membahas prinsip-prinsip pengendalian mutu pada berbagai produk pangan yang berasal dari ternak, seperti daging, susu, dan telur. Buku ini mengulas faktor-faktor yang memengaruhi kualitas produk, standar mutu, teknik pengujian, serta penanganan pasca panen yang tepat agar produk tetap aman, higienis, dan layak konsumsi. Selain itu, buku ini juga menyinggung pentingnya sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dalam rantai produksi, mulai dari peternakan hingga ke tangan konsumen. Dengan penyajian yang sistematis dan ilmiah, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi peternakan, serta pelaku industri pangan hewani.

Buku ini merupakan salah satu wujud komitmen dan keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi pekerja migran indonesia.

Buku ini merupakan salah satu wujud komitmen dan keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi pekerja migran indonesia.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada dikedaulatan negara manapun termasuk digunakan untuk keperluan pribadi negara, seperti halnya Cina yang membangun Pangkalan Militernya di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan laut lepas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (Library Reasearch) yang berupa Perundang-undangan , buku-buku, serta jurnal maupun internet yang berkaitan dangan pokok permasalahan dalam peneilitian ini, serta menggunakan analisis data kualitatif. Cina menggunakan klaim historisnya yang dikenal dengan “Nine Dash Line”,dengan klaim ini Cina mengakui bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari yurisdiksinya dan Cina memiliki kehendak untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut, untuk itu Cina melakukan pembangunan Pangkalan Militernya di Laut China Selatan tepatnya di Mischief Reef yang merupakan bagian dari Laut lepas bahkan hanya berjarak 250 mil dari Filipina dan jarak yang dimiliki dengan negara Cina cukuplah jauh, berdasarkan UNCLOS 1982 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cina tersebut telah bertentangan dengan UNCLOS 1982.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada dikedaulatan negara manapun termasuk digunakan untuk keperluan pribadi negara, seperti halnya Cina yang membangun Pangkalan Militernya di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan laut lepas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (Library Reasearch) yang berupa Perundang-undangan , buku-buku, serta jurnal maupun internet yang berkaitan dangan pokok permasalahan dalam peneilitian ini, serta menggunakan analisis data kualitatif. Cina menggunakan klaim historisnya yang dikenal dengan “Nine Dash Line”,dengan klaim ini Cina mengakui bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari yurisdiksinya dan Cina memiliki kehendak untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut, untuk itu Cina melakukan pembangunan Pangkalan Militernya di Laut China Selatan tepatnya di Mischief Reef yang merupakan bagian dari Laut lepas bahkan hanya berjarak 250 mil dari Filipina dan jarak yang dimiliki dengan negara Cina cukuplah jauh, berdasarkan UNCLOS 1982 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cina tersebut telah bertentangan dengan UNCLOS 1982.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada dikedaulatan negara manapun termasuk digunakan untuk keperluan pribadi negara, seperti halnya Cina yang membangun Pangkalan Militernya di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan laut lepas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (Library Reasearch) yang berupa Perundang-undangan , buku-buku, serta jurnal maupun internet yang berkaitan dangan pokok permasalahan dalam peneilitian ini, serta menggunakan analisis data kualitatif. Cina menggunakan klaim historisnya yang dikenal dengan “Nine Dash Line”,dengan klaim ini Cina mengakui bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari yurisdiksinya dan Cina memiliki kehendak untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut, untuk itu Cina melakukan pembangunan Pangkalan Militernya di Laut China Selatan tepatnya di Mischief Reef yang merupakan bagian dari Laut lepas bahkan hanya berjarak 250 mil dari Filipina dan jarak yang dimiliki dengan negara Cina cukuplah jauh, berdasarkan UNCLOS 1982 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cina tersebut telah bertentangan dengan UNCLOS 1982.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada dikedaulatan negara manapun termasuk digunakan untuk keperluan pribadi negara, seperti halnya Cina yang membangun Pangkalan Militernya di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan laut lepas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (Library Reasearch) yang berupa Perundang-undangan , buku-buku, serta jurnal maupun internet yang berkaitan dangan pokok permasalahan dalam peneilitian ini, serta menggunakan analisis data kualitatif. Cina menggunakan klaim historisnya yang dikenal dengan “Nine Dash Line”,dengan klaim ini Cina mengakui bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari yurisdiksinya dan Cina memiliki kehendak untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut, untuk itu Cina melakukan pembangunan Pangkalan Militernya di Laut China Selatan tepatnya di Mischief Reef yang merupakan bagian dari Laut lepas bahkan hanya berjarak 250 mil dari Filipina dan jarak yang dimiliki dengan negara Cina cukuplah jauh, berdasarkan UNCLOS 1982 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cina tersebut telah bertentangan dengan UNCLOS 1982.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada dikedaulatan negara manapun termasuk digunakan untuk keperluan pribadi negara, seperti halnya Cina yang membangun Pangkalan Militernya di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan laut lepas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (Library Reasearch) yang berupa Perundang-undangan , buku-buku, serta jurnal maupun internet yang berkaitan dangan pokok permasalahan dalam peneilitian ini, serta menggunakan analisis data kualitatif. Cina menggunakan klaim historisnya yang dikenal dengan “Nine Dash Line”,dengan klaim ini Cina mengakui bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari yurisdiksinya dan Cina memiliki kehendak untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut, untuk itu Cina melakukan pembangunan Pangkalan Militernya di Laut China Selatan tepatnya di Mischief Reef yang merupakan bagian dari Laut lepas bahkan hanya berjarak 250 mil dari Filipina dan jarak yang dimiliki dengan negara Cina cukuplah jauh, berdasarkan UNCLOS 1982 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cina tersebut telah bertentangan dengan UNCLOS 1982.

Buku ini mengkaji tentang potensi aspal Buton sebagai sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, meliputi: peta dan sebaran aspal Buton di Indonesia, data statistik aspal Buton, karakteristik dan potensi aspal Buton, proses ekstraksi, hingga konversi aspal Buton menjadi fraksi bahan bakar. Konversi aspal Buton ini dilakukan melalui proses hidrorengkah dengan berbagai macam material katalis, antara lain: γ-Al2O3, zeolit sintetis, dan zeolit alam.

Buku ini mengkaji tentang potensi aspal Buton sebagai sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, meliputi: peta dan sebaran aspal Buton di Indonesia, data statistik aspal Buton, karakteristik dan potensi aspal Buton, proses ekstraksi, hingga konversi aspal Buton menjadi fraksi bahan bakar. Konversi aspal Buton ini dilakukan melalui proses hidrorengkah dengan berbagai macam material katalis, antara lain: γ-Al2O3, zeolit sintetis, dan zeolit alam.