Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini menyajikan perjalanan sejarah dan politik hukum yang diberlakukan terhadap kedua sistem hukum islam dan adat, dan karakter masing - masing. Beberapa pokok bahasan dalam buku ini dilihat dari perspektif masyarakat minangkabau. Penyajian wilayah Matrilineal Minangkabau dimaksud sebagai perbandingan dari kondisi umat islam di nusantara, di samping taat beragama, juga kokoh memegang adat, sesuai dengan falsafah " Adat basandi syarak, syarak basandi kitabulla. Syarak mangato, adat mamakai Hukum keluarga, umpamanya, dalam bahasan ini adalaha masalah perkawinan, kepemilikan harta dan warisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak dan status anak, yang berkembang dalam hukum keluarga adat (khususnya hukum adat minangkabau) dan hukum keluarga islam.

Buku ini menyajikan perjalanan sejarah dan politik hukum yang diberlakukan terhadap kedua sistem hukum islam dan adat, dan karakter masing - masing. Beberapa pokok bahasan dalam buku ini dilihat dari perspektif masyarakat minangkabau. Penyajian wilayah Matrilineal Minangkabau dimaksud sebagai perbandingan dari kondisi umat islam di nusantara, di samping taat beragama, juga kokoh memegang adat, sesuai dengan falsafah " Adat basandi syarak, syarak basandi kitabulla. Syarak mangato, adat mamakai Hukum keluarga, umpamanya, dalam bahasan ini adalaha masalah perkawinan, kepemilikan harta dan warisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak dan status anak, yang berkembang dalam hukum keluarga adat (khususnya hukum adat minangkabau) dan hukum keluarga islam.

Buku ini menyajikan perjalanan sejarah dan politik hukum yang diberlakukan terhadap kedua sistem hukum islam dan adat, dan karakter masing - masing. Beberapa pokok bahasan dalam buku ini dilihat dari perspektif masyarakat minangkabau. Penyajian wilayah Matrilineal Minangkabau dimaksud sebagai perbandingan dari kondisi umat islam di nusantara, di samping taat beragama, juga kokoh memegang adat, sesuai dengan falsafah " Adat basandi syarak, syarak basandi kitabulla. Syarak mangato, adat mamakai Hukum keluarga, umpamanya, dalam bahasan ini adalaha masalah perkawinan, kepemilikan harta dan warisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak dan status anak, yang berkembang dalam hukum keluarga adat (khususnya hukum adat minangkabau) dan hukum keluarga islam.

Buku ini menyajikan perjalanan sejarah dan politik hukum yang diberlakukan terhadap kedua sistem hukum islam dan adat, dan karakter masing - masing. Beberapa pokok bahasan dalam buku ini dilihat dari perspektif masyarakat minangkabau. Penyajian wilayah Matrilineal Minangkabau dimaksud sebagai perbandingan dari kondisi umat islam di nusantara, di samping taat beragama, juga kokoh memegang adat, sesuai dengan falsafah " Adat basandi syarak, syarak basandi kitabulla. Syarak mangato, adat mamakai Hukum keluarga, umpamanya, dalam bahasan ini adalaha masalah perkawinan, kepemilikan harta dan warisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak dan status anak, yang berkembang dalam hukum keluarga adat (khususnya hukum adat minangkabau) dan hukum keluarga islam.

Judul buku “Hukum Kepailitan dalam Islam” membahas tentang konsep kebangkrutan atau ketidakmampuan seseorang/perorangan atau perusahaan membayar utangnya (pailit) berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah).

Judul buku “Hukum Kepailitan dalam Islam” membahas tentang konsep kebangkrutan atau ketidakmampuan seseorang/perorangan atau perusahaan membayar utangnya (pailit) berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah).

Judul buku “Hukum Kepailitan dalam Islam” membahas tentang konsep kebangkrutan atau ketidakmampuan seseorang/perorangan atau perusahaan membayar utangnya (pailit) berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah).

Judul buku “Hukum Kepailitan dalam Islam” membahas tentang konsep kebangkrutan atau ketidakmampuan seseorang/perorangan atau perusahaan membayar utangnya (pailit) berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah).

Judul buku “Hukum Kepailitan dalam Islam” membahas tentang konsep kebangkrutan atau ketidakmampuan seseorang/perorangan atau perusahaan membayar utangnya (pailit) berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah).

Hukum kepegawaian di Indonesia pada tahun 2026 berlandaskan pada kerangka regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terus bertransformasi menuju digitalisasi dan manajemen berbasis talenta

Buku ini merupakan disertasi penulis yangn telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperoleh Doktor ilmu Hukum. Dengan mengangkat topik :Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap eutanasia, penulis ingin membuka dan memberikan gambaran mengenai kajian secara komprehensif mengenai eutanasia yang muncul dari berbagai aspek, baik dari aspek agama, sosial dan budaya, etika, hak asasi manusia dan terutama dari aspek hukum. Pengaturan mengenai eutanasia dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, tenaga kesehatan, serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia pasien di Indonesia. Hal ini terutama lagi adalah memberikan pedoman dan panduan bagi profesi kedokteran dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien.

Buku ini merupakan disertasi penulis yangn telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperoleh Doktor ilmu Hukum. Dengan mengangkat topik :Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap eutanasia, penulis ingin membuka dan memberikan gambaran mengenai kajian secara komprehensif mengenai eutanasia yang muncul dari berbagai aspek, baik dari aspek agama, sosial dan budaya, etika, hak asasi manusia dan terutama dari aspek hukum. Pengaturan mengenai eutanasia dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, tenaga kesehatan, serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia pasien di Indonesia. Hal ini terutama lagi adalah memberikan pedoman dan panduan bagi profesi kedokteran dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien.

Buku ini merupakan disertasi penulis yangn telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperoleh Doktor ilmu Hukum. Dengan mengangkat topik :Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap eutanasia, penulis ingin membuka dan memberikan gambaran mengenai kajian secara komprehensif mengenai eutanasia yang muncul dari berbagai aspek, baik dari aspek agama, sosial dan budaya, etika, hak asasi manusia dan terutama dari aspek hukum. Pengaturan mengenai eutanasia dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, tenaga kesehatan, serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia pasien di Indonesia. Hal ini terutama lagi adalah memberikan pedoman dan panduan bagi profesi kedokteran dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien.

Buku ini merupakan disertasi penulis yangn telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperoleh Doktor ilmu Hukum. Dengan mengangkat topik :Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap eutanasia, penulis ingin membuka dan memberikan gambaran mengenai kajian secara komprehensif mengenai eutanasia yang muncul dari berbagai aspek, baik dari aspek agama, sosial dan budaya, etika, hak asasi manusia dan terutama dari aspek hukum. Pengaturan mengenai eutanasia dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, tenaga kesehatan, serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia pasien di Indonesia. Hal ini terutama lagi adalah memberikan pedoman dan panduan bagi profesi kedokteran dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien.

Buku ini merupakan disertasi penulis yangn telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperoleh Doktor ilmu Hukum. Dengan mengangkat topik :Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap eutanasia, penulis ingin membuka dan memberikan gambaran mengenai kajian secara komprehensif mengenai eutanasia yang muncul dari berbagai aspek, baik dari aspek agama, sosial dan budaya, etika, hak asasi manusia dan terutama dari aspek hukum. Pengaturan mengenai eutanasia dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, tenaga kesehatan, serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia pasien di Indonesia. Hal ini terutama lagi adalah memberikan pedoman dan panduan bagi profesi kedokteran dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien.