Dashboard UPT Perpustakaan

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi tidak hanya di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan dunia internasional yang sedang dihadapi oleh berbagai negara. Dalam usaha mengatasi permasalahan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan suatu pendekatan pembangunan global dan memiliki tujuan yang menitikberatkan pada hak ekonomi sosial dan budaya untuk menghapuskan kemiskinan dan menuju masyarakat yang bermartabat.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi tidak hanya di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan dunia internasional yang sedang dihadapi oleh berbagai negara. Dalam usaha mengatasi permasalahan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan suatu pendekatan pembangunan global dan memiliki tujuan yang menitikberatkan pada hak ekonomi sosial dan budaya untuk menghapuskan kemiskinan dan menuju masyarakat yang bermartabat.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi tidak hanya di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan dunia internasional yang sedang dihadapi oleh berbagai negara. Dalam usaha mengatasi permasalahan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan suatu pendekatan pembangunan global dan memiliki tujuan yang menitikberatkan pada hak ekonomi sosial dan budaya untuk menghapuskan kemiskinan dan menuju masyarakat yang bermartabat.

Buku "Kebijakan Perlindungan Tanaman" membahas upaya-upaya untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk pertanian serta kesejahteraan petani.

Kebijakan perpajakan di Indonesia bertransformasi dari sistem eksploitatif kolonial menuju sistem nasional yang berorientasi pembangunan, memuncak pada reformasi besar Orde Baru.
Era Kolonial: Pajak bersifat memaksa dan diskriminatif, berfokus pada ekstraksi sumber daya untuk kepentingan penjajah melalui pungutan seperti landrente (pajak tanah) dan bea pelabuha

Kebijakan pertanahan di Indonesia seringkali menghadapi kesenjangan antara regulasi yang ada (seperti UUPA dan turunannya) dengan implementasinya di lapangan, menciptakan masalah seperti tumpang tindih penggunaan lahan, sengketa, dan ketidakpastian hukum, yang dianalisis mendalam dalam buku "Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi" karya Maria S.W. Sumardjono. Kesenjangan ini muncul karena regulasi belum sepenuhnya menjawab realitas sosial, isu pengadaan tanah, pengurusan hak, hingga relokasi bencana, sehingga diperlukan pemikiran kritis untuk menyelaraskan aturan dengan kenyataan demi tercapainya keadilan agraria.

Kebijakan pertanahan di Indonesia seringkali menghadapi kesenjangan antara regulasi yang ada (seperti UUPA dan turunannya) dengan implementasinya di lapangan, menciptakan masalah seperti tumpang tindih penggunaan lahan, sengketa, dan ketidakpastian hukum, yang dianalisis mendalam dalam buku "Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi" karya Maria S.W. Sumardjono. Kesenjangan ini muncul karena regulasi belum sepenuhnya menjawab realitas sosial, isu pengadaan tanah, pengurusan hak, hingga relokasi bencana, sehingga diperlukan pemikiran kritis untuk menyelaraskan aturan dengan kenyataan demi tercapainya keadilan agraria.

Kebijakan pertanahan di Indonesia seringkali menghadapi kesenjangan antara regulasi yang ada (seperti UUPA dan turunannya) dengan implementasinya di lapangan, menciptakan masalah seperti tumpang tindih penggunaan lahan, sengketa, dan ketidakpastian hukum, yang dianalisis mendalam dalam buku "Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi" karya Maria S.W. Sumardjono. Kesenjangan ini muncul karena regulasi belum sepenuhnya menjawab realitas sosial, isu pengadaan tanah, pengurusan hak, hingga relokasi bencana, sehingga diperlukan pemikiran kritis untuk menyelaraskan aturan dengan kenyataan demi tercapainya keadilan agraria.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari peraturan transportasi hingga program kesejahteraan sosial. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari peraturan transportasi hingga program kesejahteraan sosial. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari peraturan transportasi hingga program kesejahteraan sosial. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari peraturan transportasi hingga program kesejahteraan sosial. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari peraturan transportasi hingga program kesejahteraan sosial. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Buku Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Drajat Kartawidjaja memberikan analisis mendalam tentang kebijakan K3 dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Buku ini mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam implementasi kebijakan, memberikan contoh konkret melalui studi kasus, dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan K3. Dengan memberikan wawasan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan K3, buku ini menjadi sumber penting bagi pembuat kebijakan, manajer, dan praktisi yang terlibat dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

Buku Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Drajat Kartawidjaja memberikan analisis mendalam tentang kebijakan K3 dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Buku ini mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam implementasi kebijakan, memberikan contoh konkret melalui studi kasus, dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan K3. Dengan memberikan wawasan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan K3, buku ini menjadi sumber penting bagi pembuat kebijakan, manajer, dan praktisi yang terlibat dalam keselamatan dan kesehatan kerja.