Dashboard UPT Perpustakaan

Pemerintah suatu negara apapun ben­tuknya, pasti menaruh perhatian dan karenanya berkewajiban menetapkan kebijakan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bangsanya, khususnya di bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang berbentuk Republik sejak tahun 1989 telah menetapkan kebijakan baru dalam mengelola bidang pendidikan bagi bangsanya. Untuk itu telah ditetapkan berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disusul dengan empat buah Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya. Pada giliran berikutnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai aparatur pemerintah, yang ber­tanggung jawab pada pelaksanaannya secara operasional, telah menetapkan pula berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya.

Pemerintah suatu negara apapun ben­tuknya, pasti menaruh perhatian dan karenanya berkewajiban menetapkan kebijakan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bangsanya, khususnya di bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang berbentuk Republik sejak tahun 1989 telah menetapkan kebijakan baru dalam mengelola bidang pendidikan bagi bangsanya. Untuk itu telah ditetapkan berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disusul dengan empat buah Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya. Pada giliran berikutnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai aparatur pemerintah, yang ber­tanggung jawab pada pelaksanaannya secara operasional, telah menetapkan pula berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya.

Pemerintah suatu negara apapun ben­tuknya, pasti menaruh perhatian dan karenanya berkewajiban menetapkan kebijakan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bangsanya, khususnya di bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang berbentuk Republik sejak tahun 1989 telah menetapkan kebijakan baru dalam mengelola bidang pendidikan bagi bangsanya. Untuk itu telah ditetapkan berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disusul dengan empat buah Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya. Pada giliran berikutnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai aparatur pemerintah, yang ber­tanggung jawab pada pelaksanaannya secara operasional, telah menetapkan pula berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya.

Pemerintah suatu negara apapun ben­tuknya, pasti menaruh perhatian dan karenanya berkewajiban menetapkan kebijakan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bangsanya, khususnya di bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang berbentuk Republik sejak tahun 1989 telah menetapkan kebijakan baru dalam mengelola bidang pendidikan bagi bangsanya. Untuk itu telah ditetapkan berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disusul dengan empat buah Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya. Pada giliran berikutnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai aparatur pemerintah, yang ber­tanggung jawab pada pelaksanaannya secara operasional, telah menetapkan pula berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya.

Pemerintah suatu negara apapun ben­tuknya, pasti menaruh perhatian dan karenanya berkewajiban menetapkan kebijakan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bangsanya, khususnya di bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang berbentuk Republik sejak tahun 1989 telah menetapkan kebijakan baru dalam mengelola bidang pendidikan bagi bangsanya. Untuk itu telah ditetapkan berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disusul dengan empat buah Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya. Pada giliran berikutnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai aparatur pemerintah, yang ber­tanggung jawab pada pelaksanaannya secara operasional, telah menetapkan pula berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi tidak hanya di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan dunia internasional yang sedang dihadapi oleh berbagai negara. Dalam usaha mengatasi permasalahan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan suatu pendekatan pembangunan global dan memiliki tujuan yang menitikberatkan pada hak ekonomi sosial dan budaya untuk menghapuskan kemiskinan dan menuju masyarakat yang bermartabat.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi tidak hanya di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan dunia internasional yang sedang dihadapi oleh berbagai negara. Dalam usaha mengatasi permasalahan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan suatu pendekatan pembangunan global dan memiliki tujuan yang menitikberatkan pada hak ekonomi sosial dan budaya untuk menghapuskan kemiskinan dan menuju masyarakat yang bermartabat.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi tidak hanya di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan dunia internasional yang sedang dihadapi oleh berbagai negara. Dalam usaha mengatasi permasalahan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan suatu pendekatan pembangunan global dan memiliki tujuan yang menitikberatkan pada hak ekonomi sosial dan budaya untuk menghapuskan kemiskinan dan menuju masyarakat yang bermartabat.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi tidak hanya di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan dunia internasional yang sedang dihadapi oleh berbagai negara. Dalam usaha mengatasi permasalahan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan suatu pendekatan pembangunan global dan memiliki tujuan yang menitikberatkan pada hak ekonomi sosial dan budaya untuk menghapuskan kemiskinan dan menuju masyarakat yang bermartabat.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi tidak hanya di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan dunia internasional yang sedang dihadapi oleh berbagai negara. Dalam usaha mengatasi permasalahan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan suatu pendekatan pembangunan global dan memiliki tujuan yang menitikberatkan pada hak ekonomi sosial dan budaya untuk menghapuskan kemiskinan dan menuju masyarakat yang bermartabat.

Buku "Kebijakan Perlindungan Tanaman" membahas upaya-upaya untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk pertanian serta kesejahteraan petani.

Kebijakan perpajakan di Indonesia bertransformasi dari sistem eksploitatif kolonial menuju sistem nasional yang berorientasi pembangunan, memuncak pada reformasi besar Orde Baru.
Era Kolonial: Pajak bersifat memaksa dan diskriminatif, berfokus pada ekstraksi sumber daya untuk kepentingan penjajah melalui pungutan seperti landrente (pajak tanah) dan bea pelabuha

Kebijakan pertanahan di Indonesia seringkali menghadapi kesenjangan antara regulasi yang ada (seperti UUPA dan turunannya) dengan implementasinya di lapangan, menciptakan masalah seperti tumpang tindih penggunaan lahan, sengketa, dan ketidakpastian hukum, yang dianalisis mendalam dalam buku "Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi" karya Maria S.W. Sumardjono. Kesenjangan ini muncul karena regulasi belum sepenuhnya menjawab realitas sosial, isu pengadaan tanah, pengurusan hak, hingga relokasi bencana, sehingga diperlukan pemikiran kritis untuk menyelaraskan aturan dengan kenyataan demi tercapainya keadilan agraria.

Kebijakan pertanahan di Indonesia seringkali menghadapi kesenjangan antara regulasi yang ada (seperti UUPA dan turunannya) dengan implementasinya di lapangan, menciptakan masalah seperti tumpang tindih penggunaan lahan, sengketa, dan ketidakpastian hukum, yang dianalisis mendalam dalam buku "Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi" karya Maria S.W. Sumardjono. Kesenjangan ini muncul karena regulasi belum sepenuhnya menjawab realitas sosial, isu pengadaan tanah, pengurusan hak, hingga relokasi bencana, sehingga diperlukan pemikiran kritis untuk menyelaraskan aturan dengan kenyataan demi tercapainya keadilan agraria.

Kebijakan pertanahan di Indonesia seringkali menghadapi kesenjangan antara regulasi yang ada (seperti UUPA dan turunannya) dengan implementasinya di lapangan, menciptakan masalah seperti tumpang tindih penggunaan lahan, sengketa, dan ketidakpastian hukum, yang dianalisis mendalam dalam buku "Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi" karya Maria S.W. Sumardjono. Kesenjangan ini muncul karena regulasi belum sepenuhnya menjawab realitas sosial, isu pengadaan tanah, pengurusan hak, hingga relokasi bencana, sehingga diperlukan pemikiran kritis untuk menyelaraskan aturan dengan kenyataan demi tercapainya keadilan agraria.