Dashboard UPT Perpustakaan

Buku Kebakaran Lahan Gambut ini terdiri atas tujuh bab, dibuka dengan pengenalan tentang pengertian, potensi, dan pemanfaatan lahan gambut (Bab 1); dilanjutkan pembahasan sifat dan karakteristik lahan gambut (Bab 2); kebakaran lahan gambut serta dampaknya terhadap berbagai aspek (Bab 3). Pokok utama buku ini mengemukakan kebakaran lahan gambut dari sudut perspektif pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lingkungan hidup (Bab 4) dan lebih jauh dampak kebakaran tersebut berupa kerugian ekonomi dan sosial politik (Bab 5). Selengkapnya buku ini juga mengemukakan respons dan dinamika sosial masyarakat dalam mengatasi kebakaran (Bab 6) dan strategi (anjuran) pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut (Bab 7). Buku ini disusun untuk melawan lupa yang menjadi penyakit bangsa ini sehingga layak dan penting dibaca bagi siapa saja yang merasa prihatin atas nasib negara dan rakyat di masa depan.

Buku Kebakaran Lahan Gambut ini terdiri atas tujuh bab, dibuka dengan pengenalan tentang pengertian, potensi, dan pemanfaatan lahan gambut (Bab 1); dilanjutkan pembahasan sifat dan karakteristik lahan gambut (Bab 2); kebakaran lahan gambut serta dampaknya terhadap berbagai aspek (Bab 3). Pokok utama buku ini mengemukakan kebakaran lahan gambut dari sudut perspektif pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lingkungan hidup (Bab 4) dan lebih jauh dampak kebakaran tersebut berupa kerugian ekonomi dan sosial politik (Bab 5). Selengkapnya buku ini juga mengemukakan respons dan dinamika sosial masyarakat dalam mengatasi kebakaran (Bab 6) dan strategi (anjuran) pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut (Bab 7). Buku ini disusun untuk melawan lupa yang menjadi penyakit bangsa ini sehingga layak dan penting dibaca bagi siapa saja yang merasa prihatin atas nasib negara dan rakyat di masa depan.

Buku Kebakuan Bahasa Ajar di Sekolah Dasar karya Wiwiek Dwi Astuti, Artanti, dan Dian Palupi membahas pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam proses pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Buku ini menyoroti berbagai aspek kebahasaan, seperti penggunaan huruf kapital, pembentukan kata turunan, dan struktur kalimat perintah, yang sering kali menjadi sumber kesalahan dalam materi ajar. Melalui analisis terhadap buku-buku pelajaran dan praktik pengajaran di kelas, penulis mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Tujuan utama dari buku ini adalah memberikan panduan bagi pendidik dan penyusun materi ajar untuk meningkatkan kualitas bahasa pengantar yang digunakan, sehingga dapat mendukung pengembangan kompetensi berbahasa siswa secara efektif dan sesuai dengan standar kebahasaan yang ditetapkan.

Keberhasilan daya pengaruh dalam manajemen merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota tim atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan pendekatan untuk mengarahkan perilaku, sikap, dan kinerja individu dan kelompok menuju hasil yang diinginkan.

Keberhasilan daya pengaruh dalam manajemen merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota tim atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan pendekatan untuk mengarahkan perilaku, sikap, dan kinerja individu dan kelompok menuju hasil yang diinginkan.

Buku ini disusun sebagai reaksi terhadap makin berkembangnya minat masyarakat atas keberhasilan ekonomi negara-negara Asia Timur yang berorientasi pasar.

Buku ini membahas tentang implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh dan Papua. Ada lima tulisan yang terangkum dalam buku ini, yakni: (1) Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua: tinjauan terhadap peran DPRP dan MRP; (2) Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Implementasi Otonomi Khusus; (3) Hubungan Kelembagaan antara DPRP,MRP dan Gubernur Papua: (4) Penguatan Fungsi Legislasi DPR Aceh; (5) Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh.

Kebijakan pendidikan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah dan institusi lain untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, misalnya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kebijakan pendidikan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah dan institusi lain untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, misalnya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kebijakan pendidikan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah dan institusi lain untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, misalnya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kebijakan pendidikan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah dan institusi lain untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, misalnya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kebijakan pendidikan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah dan institusi lain untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, misalnya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia.

undang - undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pmbangunan jangka panjang menengah Nasional 2005-2025 . mengamanatkan 8 misi pembangunan Nasional uintuk mencapai visi Indonesia yang mandiri ,maju adil dan makmur.salah satu misi adalah mewujutkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri , maju ,kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.buku ini disusun berdasarkan 5 aspek kebijakan yaitu,Budaya bahari, Tata kelola kelautan ,ekonomi kelautan, dan lingkungan laut,

undang - undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pmbangunan jangka panjang menengah Nasional 2005-2025 . mengamanatkan 8 misi pembangunan Nasional uintuk mencapai visi Indonesia yang mandiri ,maju adil dan makmur.salah satu misi adalah mewujutkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri , maju ,kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.buku ini disusun berdasarkan 5 aspek kebijakan yaitu,Budaya bahari, Tata kelola kelautan ,ekonomi kelautan, dan lingkungan laut,

undang - undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pmbangunan jangka panjang menengah Nasional 2005-2025 . mengamanatkan 8 misi pembangunan Nasional uintuk mencapai visi Indonesia yang mandiri ,maju adil dan makmur.salah satu misi adalah mewujutkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri , maju ,kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.buku ini disusun berdasarkan 5 aspek kebijakan yaitu,Budaya bahari, Tata kelola kelautan ,ekonomi kelautan, dan lingkungan laut,