Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini berisi tentang berbagai aspek hukum terkait hak kekayaan intelektual dan investasi, meliputi: paten dan merek dalam berbagai bidang investasi, seperti lembaga perbankan dan UMKM. Buku ini patut dibaca oleh akademisi hukum bisnis dan pelaku usaha, baik usaha besar, perbankan, dan UMKM.

Buku ini berisi tentang berbagai aspek hukum terkait hak kekayaan intelektual dan investasi, meliputi: paten dan merek dalam berbagai bidang investasi, seperti lembaga perbankan dan UMKM. Buku ini patut dibaca oleh akademisi hukum bisnis dan pelaku usaha, baik usaha besar, perbankan, dan UMKM.

Dalam ilmu hukum dikenal lembaga yang disebut Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Right) yang meliputi Hak Milik Perindustrian ( Industrian Property Right) dan Hak Cipta (Copy Right): sedangkan Hak Milik Perindustrian Meliputi pula Hak Paten dan Hak Merek-Perusahaan dan Merek Pemiagaan.

Dalam ilmu hukum dikenal lembaga yang disebut Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Right) yang meliputi Hak Milik Perindustrian ( Industrian Property Right) dan Hak Cipta (Copy Right): sedangkan Hak Milik Perindustrian Meliputi pula Hak Paten dan Hak Merek-Perusahaan dan Merek Pemiagaan.

Dalam ilmu hukum dikenal lembaga yang disebut Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Right) yang meliputi Hak Milik Perindustrian ( Industrian Property Right) dan Hak Cipta (Copy Right): sedangkan Hak Milik Perindustrian Meliputi pula Hak Paten dan Hak Merek-Perusahaan dan Merek Pemiagaan.

Perdagangan orang atau human tarfficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besar sehingga pemerintah Indonesia melahirkan suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memeberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar hak-haknya dilindungi.

Perdagangan orang atau human tarfficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besar sehingga pemerintah Indonesia melahirkan suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memeberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar hak-haknya dilindungi.

Perdagangan orang atau human tarfficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besar sehingga pemerintah Indonesia melahirkan suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memeberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar hak-haknya dilindungi.

Perdagangan orang atau human tarfficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besar sehingga pemerintah Indonesia melahirkan suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memeberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar hak-haknya dilindungi.

Perdagangan orang atau human tarfficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besar sehingga pemerintah Indonesia melahirkan suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memeberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar hak-haknya dilindungi.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.