Dashboard UPT Perpustakaan

Seaweed is one of the natural ingredients that have a variety of contents and sources of secondary metabolite compounds that have toxic activity. Toxic activity derived from a substance can be further developed and will provide benefits in the field of food and pharmacology. The presence of seaweed Glacilaria sp. and Gelidium sp. in the coastal area of Kalianda waters, South Lampung is quite abundant so that due to the availability of the abundance of these materials can be made of great potential to be utilized as a medicine. The purpose of this study was to analyze the level of toxicity using stratified estraction with n-hexane and methanol solvents and analyze chemical components with GC-MS based on the highest level of toxicity. The study was conducted from November to December 2021. Samples of Glacilaria sp. and Gelidium sp. taken from the waters of Kalianda, South Lampung. Furthermore, the samples were tested for toxicity by Brine Shrimp Lethality Test, phytochemical analysis, and GC-MS analysis. Based on the toxicity test results, the value of lc50 estrak n-hexane Glacilaria sp. 8446 µg/mL, methanol Glacilaria sp. 694 µg/mL n-hexane Gelidium sp. µg/mL and methanol gelidium sp. it amounted to 339 µg/mL. Phytochemical test results contain alkaloids, flavonoids, steroids and saponins while GC-MS test results contain steroids, flavonoids and diterpenoids. Differences in the level of toxicity of n-hexane and methanol in sebabakan by the nature of the compound so that the toxicity of methanol estrak Gelidium sp. higher. Differences in phytochemical test results and GC-MS are based on the percentage level of the compound in the material, so it is likely that compounds with a small percentage will not be detected in the phytochemical test.

Seaweed is one of the natural ingredients that have a variety of contents and sources of secondary metabolite compounds that have toxic activity. Toxic activity derived from a substance can be further developed and will provide benefits in the field of food and pharmacology. The presence of seaweed Glacilaria sp. and Gelidium sp. in the coastal area of Kalianda waters, South Lampung is quite abundant so that due to the availability of the abundance of these materials can be made of great potential to be utilized as a medicine. The purpose of this study was to analyze the level of toxicity using stratified estraction with n-hexane and methanol solvents and analyze chemical components with GC-MS based on the highest level of toxicity. The study was conducted from November to December 2021. Samples of Glacilaria sp. and Gelidium sp. taken from the waters of Kalianda, South Lampung. Furthermore, the samples were tested for toxicity by Brine Shrimp Lethality Test, phytochemical analysis, and GC-MS analysis. Based on the toxicity test results, the value of lc50 estrak n-hexane Glacilaria sp. 8446 µg/mL, methanol Glacilaria sp. 694 µg/mL n-hexane Gelidium sp. µg/mL and methanol gelidium sp. it amounted to 339 µg/mL. Phytochemical test results contain alkaloids, flavonoids, steroids and saponins while GC-MS test results contain steroids, flavonoids and diterpenoids. Differences in the level of toxicity of n-hexane and methanol in sebabakan by the nature of the compound so that the toxicity of methanol estrak Gelidium sp. higher. Differences in phytochemical test results and GC-MS are based on the percentage level of the compound in the material, so it is likely that compounds with a small percentage will not be detected in the phytochemical test.

HIMPUNAN PERATURAN tentang PENGELOLAAN BARANG - BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA

HIMPUNAN PERATURAN tentang PENGELOLAAN BARANG - BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA

HIMPUNAN PERATURAN tentang PENGELOLAAN BARANG - BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA

HIMPUNAN PERATURAN tentang PENGELOLAAN BARANG - BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri RI (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri RI, 2009)

-

-

-

Buku ini memuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Masing-masing disertai dengan penjelasannya.

Buku ini memuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Masing-masing disertai dengan penjelasannya.

Buku ini memuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Masing-masing disertai dengan penjelasannya.

Buku ini memuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Masing-masing disertai dengan penjelasannya.

Buku ini memuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Masing-masing disertai dengan penjelasannya.