Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini merupakan salah satu wujud komitmen dan keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi pekerja migran indonesia.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada dikedaulatan negara manapun termasuk digunakan untuk keperluan pribadi negara, seperti halnya Cina yang membangun Pangkalan Militernya di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan laut lepas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (Library Reasearch) yang berupa Perundang-undangan , buku-buku, serta jurnal maupun internet yang berkaitan dangan pokok permasalahan dalam peneilitian ini, serta menggunakan analisis data kualitatif. Cina menggunakan klaim historisnya yang dikenal dengan “Nine Dash Line”,dengan klaim ini Cina mengakui bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari yurisdiksinya dan Cina memiliki kehendak untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut, untuk itu Cina melakukan pembangunan Pangkalan Militernya di Laut China Selatan tepatnya di Mischief Reef yang merupakan bagian dari Laut lepas bahkan hanya berjarak 250 mil dari Filipina dan jarak yang dimiliki dengan negara Cina cukuplah jauh, berdasarkan UNCLOS 1982 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cina tersebut telah bertentangan dengan UNCLOS 1982.

Koperasi merupakan suatu lembaga yang menghimpun dan memfasilitasi pengusaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat mengembangkan diri. Anggota sebagai kekuatan utama koperasi diharapkan dapat saling membantu untuk mengokohkan perusahaan koperasi dan juga usaha anggota sendiri. Buku ini membahas mengenai perkembangan koperasi di berbagai belahan dunia, baik sebagai gerakan sosial maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Peran koperasi dalam membantu pengembangan UMKM juga menjadi salah satu topik menarik yang dibahas dalam buku ini sehingga buku ini cocok untuk dibaca oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Ekonomi serta pemerhati koperasi dan UMKM.

Korupsi dan KPK dalam perspektif hukum, ekonomi, dan sosial / penulis, Shanti Dwi Kartika [and five others] ; penyunting, Lilis Mulyani, S.H., L.L.M., Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., A.P.U

Buku ini membahas tentang penggunaan kredit berdokumen atau letter of credit (L/C) sebagai metode pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional.

Buku ini membahas fenomena krisis finansial dalam konteks ekonomi neoliberal, dengan fokus pada penyebab, dampak, dan solusi yang diusulkan untuk mengatasi krisis tersebut.

Terbitan ulang krisis iman ini pada dasarnya sama dengan edisi sebelumnya.

"Buku 'Krisis Masa Kini dan Orde Baru' karya Hisyam Muhamad membahas dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, terutama selama masa Orde Baru. Hisyam menjelaskan berbagai krisis yang melanda negara, termasuk krisis identitas, legitimasi kekuasaan, dan ekonomi.

Buku ini mengajak pembaca untuk merefleksikan tentang keterbatasan teori ekonomi yang ada dan pentingnya mencari pendekatan baru yang dapat menjawab tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Bell berargumen bahwa pemahaman ekonomi harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi untuk tetap relevan.

Buku ini merupakan tulisan dari pelbagai ahli dari mancanegara, yang membahas birokrasi dalam pembangunan.

Buku Kudeta Angkatan Darat: Militer dan Kekuasaan di Indonesia karya Geoffrey B. Robinson adalah sebuah kajian mendalam tentang peran Angkatan Darat dalam sejarah politik Indonesia, khususnya sehubungan dengan kudeta militer dan perubahan kekuasaan.

Manfaat terpenting dengan ditulisnya buku KUHP dan KUHAP yang ditujukan kepada masyarakat luas, mahasiswa dan praktisi hukum adalah memberikan tidak hanya pengertian yang tersurat dalam KUHP, namun juga yang tersirat di dalamnya sehingga maksud dan penerapannya tidak melenceng dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.

buku yang mengedepankan tafakkur dengan iptek sebagai tema pokok ini merupakan salah satu upay pengembangan budaya iptek melalui pendekatan moral spiritual.

Buku "Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan" karya Taliziduhu Ndraha adalah sebuah kajian mendalam mengenai teori dan praktik ilmu pemerintahan dengan pendekatan yang inovatif.

Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menguraikan konsep "Kybernologoy" sebagai pendekatan baru dalam ilmu pemerintahan. Taliziduhu Ndraha menjelaskan bagaimana kybernologoy menawarkan perspektif baru dalam memahami dan mengelola pemerintahan serta bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam praktek pemerintahan modern.