Dashboard UPT Perpustakaan

Perdagangan orang atau human tarfficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besar sehingga pemerintah Indonesia melahirkan suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memeberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar hak-haknya dilindungi.

Perdagangan orang atau human tarfficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besar sehingga pemerintah Indonesia melahirkan suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memeberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar hak-haknya dilindungi.

Perdagangan orang atau human tarfficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besar sehingga pemerintah Indonesia melahirkan suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memeberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar hak-haknya dilindungi.

Perdagangan orang atau human tarfficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besar sehingga pemerintah Indonesia melahirkan suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memeberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar hak-haknya dilindungi.

Perdagangan orang atau human tarfficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besar sehingga pemerintah Indonesia melahirkan suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memeberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar hak-haknya dilindungi.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Pada tahun 1996 telah diundangkan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang disambut dengan antusias oleh banyak pihak, terutama oleh kalangan perbankan, dunia usaha, para praktisi hukum pada khususnya dan dunia akademisi serta masyarakat luas pada umumnya.

Pada tahun 1996 telah diundangkan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang disambut dengan antusias oleh banyak pihak, terutama oleh kalangan perbankan, dunia usaha, para praktisi hukum pada khususnya dan dunia akademisi serta masyarakat luas pada umumnya.

Pada tahun 1996 telah diundangkan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang disambut dengan antusias oleh banyak pihak, terutama oleh kalangan perbankan, dunia usaha, para praktisi hukum pada khususnya dan dunia akademisi serta masyarakat luas pada umumnya.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau status lainnya. HAM bersifat universal dan diakui oleh hukum internasional. Beberapa contoh HAM meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas perlakuan yang adil di mata hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau status lainnya. HAM bersifat universal dan diakui oleh hukum internasional. Beberapa contoh HAM meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas perlakuan yang adil di mata hukum.