Dashboard UPT Perpustakaan

Hak asasi pendidikan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) lebih lanjut menjabarkan hak tersebut dengan menyebutkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, pendidikan khusus bagi yang berkebutuhan khusus atau berbakat istimewa, serta hak untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Pasal tentang Pendidikan dalam UUD 1945
25 Nov 2023 — Pasal 28C UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekno...
Hukumonline
Pemasungan Hak Pendidikan Anak - Berita - Ombudsman RI
1 Okt 2023 — Jika merujuk pada UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat 1 berbunyi bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Hak asasi pendidikan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) lebih lanjut menjabarkan hak tersebut dengan menyebutkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, pendidikan khusus bagi yang berkebutuhan khusus atau berbakat istimewa, serta hak untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Pasal tentang Pendidikan dalam UUD 1945
25 Nov 2023 — Pasal 28C UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekno...
Hukumonline
Pemasungan Hak Pendidikan Anak - Berita - Ombudsman RI
1 Okt 2023 — Jika merujuk pada UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat 1 berbunyi bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Hak asasi pendidikan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) lebih lanjut menjabarkan hak tersebut dengan menyebutkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, pendidikan khusus bagi yang berkebutuhan khusus atau berbakat istimewa, serta hak untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Pasal tentang Pendidikan dalam UUD 1945
25 Nov 2023 — Pasal 28C UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekno...
Hukumonline
Pemasungan Hak Pendidikan Anak - Berita - Ombudsman RI
1 Okt 2023 — Jika merujuk pada UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat 1 berbunyi bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Hak asasi pendidikan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) lebih lanjut menjabarkan hak tersebut dengan menyebutkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, pendidikan khusus bagi yang berkebutuhan khusus atau berbakat istimewa, serta hak untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Pasal tentang Pendidikan dalam UUD 1945
25 Nov 2023 — Pasal 28C UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekno...
Hukumonline
Pemasungan Hak Pendidikan Anak - Berita - Ombudsman RI
1 Okt 2023 — Jika merujuk pada UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat 1 berbunyi bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku ini berisi tentang berbagai aspek hukum terkait hak kekayaan intelektual dan investasi, meliputi: paten dan merek dalam berbagai bidang investasi, seperti lembaga perbankan dan UMKM. Buku ini patut dibaca oleh akademisi hukum bisnis dan pelaku usaha, baik usaha besar, perbankan, dan UMKM.