Dashboard UPT Perpustakaan

Di dalamnya memuat konsep dasar adminstrasi pendidikan, komponen dan tata kerja kelembagaan pendidikan, fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator

Administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses ini menggunakan sumber daya manusia, material, dan spiritual yang tersedia.

Buku ini mengemukakan berbagaikonsep teori dan isu mengenai masalah-masalah administrasi pendidikan, seperti visi, profesionalsime,dan pembiayaan pendidikan. Semuanaya terjabar dala m10 bab pembahasan yaitu: perencanaan pendidikan, kurikulum, manajemen mutu pendidikan, budaya organisasi dalam pendidikan, reformasi dalam pendidikan, gur udan profesionalisme, kepemimpinan dan supervisi pendidikan, persekolahan, perguruan tinggi, pembiayaan pendidikan, serta kebijakan dan manajemen pembiayaan.

Administrasi pendidikan menyediakan kerangka struktural dan operasional dalam pengelolaan sumber daya, sementara supervisi pendidikan berperan sebagai mekanisme pembinaan

Kata-kata pendidikan, bimbingan, pengajaran, belajar, pembelajaran, bimbingan dan pelatihan sebagai istilah-istilah teknis yang kegiatan-kegiatannya lebur dalam aktivitas pendidikan. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup baik yang bersifat manual individual dan sosial. Istilah "education" dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa latin "educere" yang berarti memasukkan sesuatu. Pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup, atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak

Administrasi perkantoran modern mengacu pada pengelolaan kegiatan perkantoran yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi dan prinsip-prinsip manajemen modern. Ini melibatkan penggunaan sistem otomatisasi, desain ruang kantor yang fleksibel, serta penekanan pada efisiensi biaya dan sumber daya.

Administrasi perusahaan industri adalah proses pengelolaan perusahaan industri untuk menjaga kestabilan dan perkembangannya, yang bertujuan untuk mencapai keuntungan. Administrasi yang terorganisir dalam perusahaan industri sangat penting karena berfungsi sebagai tulang punggung operasional, mendukung efisiensi dan produktivitas melalui pengelolaan waktu, sumber daya, dan informasi.

Administrasi perusahaan negara merupakan bagian dari administrasi negara berdasarkan konsep kepemilikan, dan mencakup empat konsep yaitu kepemilikan, lapangan kegiatan, investasi, penjualan, dan neraca serta perhitungan laba rugi.

Administrasi perusahaan negara, yang juga dikenal sebagai administrasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah bagian dari administrasi negara yang fokus pada pengelolaan dan pengawasan BUMN sebagai unit ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara. BUMN memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, pelayanan publik, dan penegakan hukum, serta memiliki fungsi komersial dan non-komersial.

Buku Administrasi Publik: Good Governance Menuju Sound Government karya Prof. Dr. Arifin Tahir, M.Si. merupakan karya komprehensif yang membahas teori dan praktik administrasi publik dengan fokus pada penerapan prinsip good governance untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang sehat (sound government). Buku ini terdiri dari beberapa bab utama yang menguraikan konsep dasar administrasi publik, kebijakan publik, perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta pembahasan mendalam tentang good governance dan sound governance.

Administrasi publik adalah bidang studi yang mengkaji bagaimana pemerintah dan organisasi publik mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, dan melayani masyarakat. Teori administrasi publik memberikan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas dan tantangan dalam pengelolaan organisasi publik dan penerapan kebijakan. Teori ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ekonomi, sosiologi, dan manajemen.

Pembahasan dalam buku ini terdiri dari birokrasi dalam kerangka reformasi, kebijakan publik dan akuntabilitas administrasi, sistem administrasi publik Indonesia, dan reformasi birokrasi menuju good governance.

Sudah lama penulis ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang berbagai isu strategis dalam mendorong reformasi di sektor publik. Pengalaman melakukan kegiatan konsultasi di berbagai lembaga donor untuk membantu pemerintah dalam mendorong reformasi sektor publik memberi akses yang besar kepada penulis untuk melakukan riset terkait dengan pembagian urusan pemerintah, standar pelayanan minimal, dan reformasi aparatur sipil negara di daerah. Sebagian bab yang ada di dalam buku ini adalah policy paper yang ditulis untuk pemerintah dan lembaga donor untuk mendorong percepatan reformasi sektor publik terutama terkait dengan pembaruan desentralisasi dan praktik governance di daerah. Publikasi buku ini diharapkan dapat memperluas gagasan dan pemikiran tentang reformasi sektor publik untuk memastikan desentralisasi membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. Buku ini diharapkan mampu memberi inspirasi kepada semua pihak terutama para akademisi, mahasiswa, dan administrator publik tentang betapa banyaknya isu kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat reformasi administrasi publik. Indonesia segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemampuan bangsa untuk menghadapi era tersebut sangat ditentukan oleh pembaruan sektor publik yang dilakukan. Jika reformasi sektor publik dapat dilakukan secara efektif, kita mungkin bisa lebih percaya diri untuk memanfaatkan MEA demi kesejahteraan rakyat.

Buku Adminitrative Behavior merupakan disertasi Herbert Simon. Simon menyatakan bahwa dalam membuat keputusan, manusia bersifat rasional. Keputusan dimulai dengan mengidentifikasi alternatif, menentukan konsekuensi setiap alternatif, dan membandingkan kebenaran dan efisiensi setiap konsekuensi. Oleh karena itu kriteria mengukur keputusan terdiri dari kecukupan mencapai tujuan, dan efisiensi hasil yang diperoleh. Rasionalitas membutuhkan pengetahuan yang lengkap terhadap konsekuensi setiap pilihan. Pada kenyataannya, pengetahuan akan konsekuensi terfragmentasi. Karena upaya ini merupakan merencanakan yang terjadi di depan, maka dibutuhkan imajinasi yang kuat untuk menilai. Karena hanya imajinasi, maka penilaian hanya bersifat antisipatif. Rasionalitas juga mensyaratkan satu pilihan dari seluruh alternatif perilaku yang mungkin, tetapi hanya sedikit dari banyak alternatif yang mampu dirumuskan. Situasi inil disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan. Herbert Simon menyebutnya bounded rationality (rasionalitas terbatas). Karena rasionalitas yang terbatas tersebut, maka perilaku administratif dalam mengambil keputusan adalah menggunakan gambaran sederhana dari situasi yang dihadapi, dan memutuskan berdasarkan faktor-faktor yang paling relevan dan krusial saja. Simon juga mengkritisi prinsip administrasi yang mengatakan efisiensi akan meningkat dengan meningkatnya spesialisasi, hirarki otoritas, dan pembatasan rentang kendali (span of control). Simon mengatakan bahwa implementasi prinsip administrasi harus didasari pada pemahaman kondisi proses adminitratif dalam pembuatan keputusan. Bagaimana caranya perilaku organisasi sesuai dengan perilaku individu? Simon menyarankan agar organisasi mempengaruhi pembuatan keputusan individu. Beberapa cara yang dapat digunakan adalah: otoritas, komunikasi, pelatihan, kriteria efisiensi, serta identifikasi organisasi dan loyalitas. Simon melihat organisasi sebagai sistem dalam keseimbangan (equilibrium). Keseimbangan terjadi antara kontribusi masukan (uang, waktu, upaya) dengan stimulus (inducement) seperti tujuan organisasi, pertumbuhan organisasi, dan upah. Keseimbangan ini dijaga oleh manajemen. Terdapat 3 jenis stimulus yang sesuai untuk 3 jenis interest group, yaitu: tujuan organisasi sesuai untuk konsumen; pertumbuhan dan keuntungan organisasi sesuai untuk enterpreneur; dan terakhir upah atau gaji sesuai untuk karyawan.

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suartu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakamn problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Adopsi suatu cara untuk mengadakan hubungan antara borang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan.