Dashboard UPT Perpustakaan

Pola kenegaraan modern berkembang bersamaan dengan revolusi ekonomi, sosial, dan budaya yang berlangsung di Eropa Barat tiga ratus tahun yang lalu dan mendapat ungkapan yang paling mengesankan dalam perwujudan masyarakat industrial dan pasca-industrial saat ini. Salah satu pertanyaan inti etika politik dewasa ini terkait dengan legitimasi kekuasaan. Klaim-klaim kenegaraan modern yang bercorak multidimensional dan kontroversial menuntut refleksi filosofis atas prinsip-prinsip dasar kehidupan politik, baik dalam dimensi hukum maupun kekuasaan. Analisis inilah yang menjadi tema utama dalam buku Etika Politik ini. Penulis dengan lugas membahas pokok-pokok tentang metode etika politik, legitimasi kekuasaan, hukum kodrat dan positivisme hukum, hak-hak asasi manusia, negara dan ideologi, kebebasan dan kesamaan, hingga negara hukum demokratis dengan menyertakan gagasan-gagasan utama dari tokoh tokoh filsafat politik seperti Aquinas, Locke, Rousseau, Hegel dan Marx. Relevansi buku ini tidak terbantahkan untuk siapa pun yang ingin memahami persoalan etika dan politik, untuk siapa pun yang ingin memahami masalah-masalah ideologis secara kritis dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pola kenegaraan modern berkembang bersamaan dengan revolusi ekonomi, sosial, dan budaya yang berlangsung di Eropa Barat tiga ratus tahun yang lalu dan mendapat ungkapan yang paling mengesankan dalam perwujudan masyarakat industrial dan pasca-industrial saat ini. Salah satu pertanyaan inti etika politik dewasa ini terkait dengan legitimasi kekuasaan. Klaim-klaim kenegaraan modern yang bercorak multidimensional dan kontroversial menuntut refleksi filosofis atas prinsip-prinsip dasar kehidupan politik, baik dalam dimensi hukum maupun kekuasaan. Analisis inilah yang menjadi tema utama dalam buku Etika Politik ini. Penulis dengan lugas membahas pokok-pokok tentang metode etika politik, legitimasi kekuasaan, hukum kodrat dan positivisme hukum, hak-hak asasi manusia, negara dan ideologi, kebebasan dan kesamaan, hingga negara hukum demokratis dengan menyertakan gagasan-gagasan utama dari tokoh tokoh filsafat politik seperti Aquinas, Locke, Rousseau, Hegel dan Marx. Relevansi buku ini tidak terbantahkan untuk siapa pun yang ingin memahami persoalan etika dan politik, untuk siapa pun yang ingin memahami masalah-masalah ideologis secara kritis dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Etika politik pejabat negara adalah panduan moral dan perilaku dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang menuntut mereka untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Etika ini mencakup tanggung jawab untuk bertindak jujur, adil, transparan, akuntabel, dan profesional, serta mematuhi nilai-nilai yang dianut negara, seperti Pancasila, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Etika politik pejabat negara adalah panduan moral dan perilaku dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang menuntut mereka untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Etika ini mencakup tanggung jawab untuk bertindak jujur, adil, transparan, akuntabel, dan profesional, serta mematuhi nilai-nilai yang dianut negara, seperti Pancasila, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Etika politik pejabat negara adalah panduan moral dan perilaku dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang menuntut mereka untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Etika ini mencakup tanggung jawab untuk bertindak jujur, adil, transparan, akuntabel, dan profesional, serta mematuhi nilai-nilai yang dianut negara, seperti Pancasila, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Etika politik pejabat negara adalah panduan moral dan perilaku dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang menuntut mereka untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Etika ini mencakup tanggung jawab untuk bertindak jujur, adil, transparan, akuntabel, dan profesional, serta mematuhi nilai-nilai yang dianut negara, seperti Pancasila, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Etika politik pejabat negara adalah panduan moral dan perilaku dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang menuntut mereka untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Etika ini mencakup tanggung jawab untuk bertindak jujur, adil, transparan, akuntabel, dan profesional, serta mematuhi nilai-nilai yang dianut negara, seperti Pancasila, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Buku ini berisi panduan etis dan tanggungjawab moral seorang penegak hukum dalam bersikap dan berperilaku.

Buku ini berisi panduan etis dan tanggungjawab moral seorang penegak hukum dalam bersikap dan berperilaku.

Buku ini berisi panduan etis dan tanggungjawab moral seorang penegak hukum dalam bersikap dan berperilaku.

Buku ini berisi panduan etis dan tanggungjawab moral seorang penegak hukum dalam bersikap dan berperilaku.

Buku ini berisi panduan etis dan tanggungjawab moral seorang penegak hukum dalam bersikap dan berperilaku.

Profesi hukum bukan saja menyangkut kepentingan individu tetapi juga menyangkut kepentingan umum.

Profesi hukum bukan saja menyangkut kepentingan individu tetapi juga menyangkut kepentingan umum.

Profesi hukum bukan saja menyangkut kepentingan individu tetapi juga menyangkut kepentingan umum.