Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini adalah panduan bermanfaat dan lengkap bagi siapa saja yang ingin memulai atau mengembangkan usaha belimbing—baik dari sisi teknis budidaya, mutu buah, maupun prospek pasar. Ringkas, padat, dan aplikatif.

Buku ini adalah panduan bermanfaat dan lengkap bagi siapa saja yang ingin memulai atau mengembangkan usaha belimbing—baik dari sisi teknis budidaya, mutu buah, maupun prospek pasar. Ringkas, padat, dan aplikatif.

Buku ini, yang juga dikenal dengan judul asli "Asal Mulanya Bengkarung Tidak Berbisa," terinspirasi dari cerita rakyat Indonesia, dan menceritakan kehidupan seekor bengkarung yang menghuni hutan belantara di kaki gunung. Cerita dimulai dengan penggambaran bengkarung sebagai makhluk yang ditakuti oleh semua binatang lain karena bisanya yang sangat mematikan. Namun, ia juga dikenal memiliki sifat baik dan bijaksana. Suatu ketika, ular tedung, yang terkenal licik, datang untuk menantang bengkarung. Dengan akal bulusnya, ular itu berusaha untuk menjebak bengkarung dengan memanfaatkan kemampuannya. Namun, bengkarung tidak menyadari bahaya yang mengintai, dan ketika bisanya dimuntahkan, ular tedung dan hewan lain justru memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil sisa bisa bengkarung. Akibat kejadian ini, bengkarung kehilangan bisa yang selama ini menjadi keunggulannya.

Hak-hak atas tanah di Indonesia dapat berakhir karena berbagai alasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berikut adalah penyebab utama berakhirnya hak atas tanah: Jangka Waktu Berakhir: Untuk hak yang memiliki batas waktu seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Pakai, hak tersebut otomatis berakhir jika masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang [1, 2]. Pelepasan Hak secara Sukarela: Pemegang hak secara sadar menyerahkan kembali tanahnya kepada negara atau pihak lain [2, 3]. Tanah Ditelantarkan: Jika pemilik tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, atau tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya [1, 4]. Pencabutan Hak untuk Kepentingan Umum: Negara dapat mencabut hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak demi kepentingan pembangunan nasional [2, 5]. Tanah Musnah: Terjadi karena peristiwa alam (seperti abrasi atau gempa bumi) yang menyebabkan tanah tersebut tidak dapat lagi digunakan atau hilang secara fisik [1, 3]. Subjek Hukum Tidak Memenuhi Syarat: Misalnya, pemegang Hak Milik berubah kewarganegaraan menjadi warga negara asing (WNA) tanpa melepaskan haknya dalam jangka waktu yang ditentukan [2

Hak-hak atas tanah di Indonesia dapat berakhir karena berbagai alasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berikut adalah penyebab utama berakhirnya hak atas tanah: Jangka Waktu Berakhir: Untuk hak yang memiliki batas waktu seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Pakai, hak tersebut otomatis berakhir jika masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang [1, 2]. Pelepasan Hak secara Sukarela: Pemegang hak secara sadar menyerahkan kembali tanahnya kepada negara atau pihak lain [2, 3]. Tanah Ditelantarkan: Jika pemilik tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, atau tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya [1, 4]. Pencabutan Hak untuk Kepentingan Umum: Negara dapat mencabut hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak demi kepentingan pembangunan nasional [2, 5]. Tanah Musnah: Terjadi karena peristiwa alam (seperti abrasi atau gempa bumi) yang menyebabkan tanah tersebut tidak dapat lagi digunakan atau hilang secara fisik [1, 3]. Subjek Hukum Tidak Memenuhi Syarat: Misalnya, pemegang Hak Milik berubah kewarganegaraan menjadi warga negara asing (WNA) tanpa melepaskan haknya dalam jangka waktu yang ditentukan [2

Hak-hak atas tanah di Indonesia dapat berakhir karena berbagai alasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berikut adalah penyebab utama berakhirnya hak atas tanah: Jangka Waktu Berakhir: Untuk hak yang memiliki batas waktu seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Pakai, hak tersebut otomatis berakhir jika masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang [1, 2]. Pelepasan Hak secara Sukarela: Pemegang hak secara sadar menyerahkan kembali tanahnya kepada negara atau pihak lain [2, 3]. Tanah Ditelantarkan: Jika pemilik tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, atau tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya [1, 4]. Pencabutan Hak untuk Kepentingan Umum: Negara dapat mencabut hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak demi kepentingan pembangunan nasional [2, 5]. Tanah Musnah: Terjadi karena peristiwa alam (seperti abrasi atau gempa bumi) yang menyebabkan tanah tersebut tidak dapat lagi digunakan atau hilang secara fisik [1, 3]. Subjek Hukum Tidak Memenuhi Syarat: Misalnya, pemegang Hak Milik berubah kewarganegaraan menjadi warga negara asing (WNA) tanpa melepaskan haknya dalam jangka waktu yang ditentukan [2

Hak-hak atas tanah di Indonesia dapat berakhir karena berbagai alasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berikut adalah penyebab utama berakhirnya hak atas tanah: Jangka Waktu Berakhir: Untuk hak yang memiliki batas waktu seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Pakai, hak tersebut otomatis berakhir jika masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang [1, 2]. Pelepasan Hak secara Sukarela: Pemegang hak secara sadar menyerahkan kembali tanahnya kepada negara atau pihak lain [2, 3]. Tanah Ditelantarkan: Jika pemilik tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, atau tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya [1, 4]. Pencabutan Hak untuk Kepentingan Umum: Negara dapat mencabut hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak demi kepentingan pembangunan nasional [2, 5]. Tanah Musnah: Terjadi karena peristiwa alam (seperti abrasi atau gempa bumi) yang menyebabkan tanah tersebut tidak dapat lagi digunakan atau hilang secara fisik [1, 3]. Subjek Hukum Tidak Memenuhi Syarat: Misalnya, pemegang Hak Milik berubah kewarganegaraan menjadi warga negara asing (WNA) tanpa melepaskan haknya dalam jangka waktu yang ditentukan [2

Hak-hak atas tanah di Indonesia dapat berakhir karena berbagai alasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berikut adalah penyebab utama berakhirnya hak atas tanah: Jangka Waktu Berakhir: Untuk hak yang memiliki batas waktu seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Pakai, hak tersebut otomatis berakhir jika masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang [1, 2]. Pelepasan Hak secara Sukarela: Pemegang hak secara sadar menyerahkan kembali tanahnya kepada negara atau pihak lain [2, 3]. Tanah Ditelantarkan: Jika pemilik tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, atau tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya [1, 4]. Pencabutan Hak untuk Kepentingan Umum: Negara dapat mencabut hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak demi kepentingan pembangunan nasional [2, 5]. Tanah Musnah: Terjadi karena peristiwa alam (seperti abrasi atau gempa bumi) yang menyebabkan tanah tersebut tidak dapat lagi digunakan atau hilang secara fisik [1, 3]. Subjek Hukum Tidak Memenuhi Syarat: Misalnya, pemegang Hak Milik berubah kewarganegaraan menjadi warga negara asing (WNA) tanpa melepaskan haknya dalam jangka waktu yang ditentukan [2

Buku Berantas Korupsi Reformasi: Catatan Kritis karya Bambang Widjojanto menguraikan perjalanan panjang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui berbagai lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Namun, buku ini menegaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut sering gagal menjalankan tugasnya secara optimal, bahkan ada indikasi upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Widjojanto menyajikan analisis tegas tentang peta masalah korupsi, dampaknya yang merusak peradaban bangsa, dan pentingnya optimisme serta konsistensi dalam melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik. Buku ini juga memberikan pencerahan autentik untuk menginspirasi perjuangan pemberantasan korupsi hari ini dan generasi mendatang

Buku Berantas Korupsi Reformasi: Catatan Kritis karya Bambang Widjojanto menguraikan perjalanan panjang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui berbagai lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Namun, buku ini menegaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut sering gagal menjalankan tugasnya secara optimal, bahkan ada indikasi upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Widjojanto menyajikan analisis tegas tentang peta masalah korupsi, dampaknya yang merusak peradaban bangsa, dan pentingnya optimisme serta konsistensi dalam melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik. Buku ini juga memberikan pencerahan autentik untuk menginspirasi perjuangan pemberantasan korupsi hari ini dan generasi mendatang

Buku Berantas Korupsi Reformasi: Catatan Kritis karya Bambang Widjojanto menguraikan perjalanan panjang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui berbagai lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Namun, buku ini menegaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut sering gagal menjalankan tugasnya secara optimal, bahkan ada indikasi upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Widjojanto menyajikan analisis tegas tentang peta masalah korupsi, dampaknya yang merusak peradaban bangsa, dan pentingnya optimisme serta konsistensi dalam melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik. Buku ini juga memberikan pencerahan autentik untuk menginspirasi perjuangan pemberantasan korupsi hari ini dan generasi mendatang

Buku Berantas Korupsi Reformasi: Catatan Kritis karya Bambang Widjojanto menguraikan perjalanan panjang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui berbagai lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Namun, buku ini menegaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut sering gagal menjalankan tugasnya secara optimal, bahkan ada indikasi upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Widjojanto menyajikan analisis tegas tentang peta masalah korupsi, dampaknya yang merusak peradaban bangsa, dan pentingnya optimisme serta konsistensi dalam melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik. Buku ini juga memberikan pencerahan autentik untuk menginspirasi perjuangan pemberantasan korupsi hari ini dan generasi mendatang

Buku Berantas Korupsi Reformasi: Catatan Kritis karya Bambang Widjojanto menguraikan perjalanan panjang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui berbagai lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Namun, buku ini menegaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut sering gagal menjalankan tugasnya secara optimal, bahkan ada indikasi upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Widjojanto menyajikan analisis tegas tentang peta masalah korupsi, dampaknya yang merusak peradaban bangsa, dan pentingnya optimisme serta konsistensi dalam melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik. Buku ini juga memberikan pencerahan autentik untuk menginspirasi perjuangan pemberantasan korupsi hari ini dan generasi mendatang

Pendidikan gizi di tahun 2025 dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis yang mengombinasikan kebijakan pemerintah, teknologi digital, dan partisipasi aktif masyarakat.
Berikut adalah berbagai cara pendidikan gizi yang diterapkan:
1. Pendekatan Berbasis Sekolah dan Program Nasional
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Diluncurkan secara resmi oleh Badan Gizi Nasional mulai Januari 2025, program ini mengintegrasikan pemberian makanan sehat dengan edukasi gizi langsung kepada siswa di sekolah.

Pendidikan gizi di tahun 2025 dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis yang mengombinasikan kebijakan pemerintah, teknologi digital, dan partisipasi aktif masyarakat.
Berikut adalah berbagai cara pendidikan gizi yang diterapkan:
1. Pendekatan Berbasis Sekolah dan Program Nasional
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Diluncurkan secara resmi oleh Badan Gizi Nasional mulai Januari 2025, program ini mengintegrasikan pemberian makanan sehat dengan edukasi gizi langsung kepada siswa di sekolah.