Dashboard UPT Perpustakaan

Bagian kedua buku ini memuat tema-tema politik dari prespektif kebudayaan yang diteliti geertz dalam konteks dunia ketiga, yaitu: nasionalisme negara-negara baru, sentimen-sentimen primordial, dan politik sipil, politik dan makna, dan tentang politik dimasa lampau dan kini.

Bagian kedua buku ini memuat tema-tema politik dari prespektif kebudayaan yang diteliti geertz dalam konteks dunia ketiga, yaitu: nasionalisme negara-negara baru, sentimen-sentimen primordial, dan politik sipil, politik dan makna, dan tentang politik dimasa lampau dan kini.

Bagian kedua buku ini memuat tema-tema politik dari prespektif kebudayaan yang diteliti geertz dalam konteks dunia ketiga, yaitu: nasionalisme negara-negara baru, sentimen-sentimen primordial, dan politik sipil, politik dan makna, dan tentang politik dimasa lampau dan kini.

Bagian kedua buku ini memuat tema-tema politik dari prespektif kebudayaan yang diteliti geertz dalam konteks dunia ketiga, yaitu: nasionalisme negara-negara baru, sentimen-sentimen primordial, dan politik sipil, politik dan makna, dan tentang politik dimasa lampau dan kini.

Politik adalah pelbagai kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan tujuan dan pelaksanaan seluruh masyarakat melalui pengambilan keputusan berupa nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan seseorang atau kelompok terhadap suatu kejadian dan maslah politik yang dihadapinya. Komunikasi adalah hubungan; kontak. Jika terminologi politik dan komunikasi digabungkan, penertiaanya menunjuk kepada salah satu dari ilmu terapan dari kelompok ilmu sosial yang mempelajari sikap penguasa dalam suatu negara terhadap komunikasi massa (media) pada periode tertentu.

Politik lokal dan pemerintah daerah dalam perspektif otonomi daerah memiliki hubungan yang erat. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam aspek politik. Ini memungkinkan munculnya politik lokal yang lebih dinamis dan partisipatif, dengan masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan.

Politik lokal dan pemerintah daerah dalam perspektif otonomi daerah memiliki hubungan yang erat. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam aspek politik. Ini memungkinkan munculnya politik lokal yang lebih dinamis dan partisipatif, dengan masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan.

Politik lokal dan pemerintah daerah dalam perspektif otonomi daerah memiliki hubungan yang erat. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam aspek politik. Ini memungkinkan munculnya politik lokal yang lebih dinamis dan partisipatif, dengan masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kekuatan Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Indonesia didasarkan pada sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang melibatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta seluruh rakyat sebagai kekuatan pendukung, bertujuan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dari ancaman militer maupun non-militer melalui kekuatan militer (TNI AD, AL, AU) dan non-militer (polisi, sumber daya nasional), serta pembangunan teknologi dan modernisasi alutsista

Kekuatan Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Indonesia didasarkan pada sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang melibatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta seluruh rakyat sebagai kekuatan pendukung, bertujuan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dari ancaman militer maupun non-militer melalui kekuatan militer (TNI AD, AL, AU) dan non-militer (polisi, sumber daya nasional), serta pembangunan teknologi dan modernisasi alutsista

Pergeseran kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dari pra-proklamasi ke era Reformasi menunjukkan perubahan dari yang awalnya fokus pada pemahaman agama secara tradisional ke arah integrasi dengan pendidikan umum, didorong oleh desentralisasi dan demokratisasi. Pada masa pra-proklamasi, fokusnya adalah lembaga-lembaga tradisional seperti pesantren untuk mengajarkan nilai agama, sementara setelah kemerdekaan, ada upaya untuk mengintegrasikan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional yang lebih formal. Di era Reformasi, kebijakan menjadi lebih terbuka terhadap peran masyarakat sipil dan upaya untuk menyetarakan madrasah dengan sekolah umum, menghasilkan transformasi signifikan dalam model pendidikan PAI.

Pergeseran kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dari pra-proklamasi ke era Reformasi menunjukkan perubahan dari yang awalnya fokus pada pemahaman agama secara tradisional ke arah integrasi dengan pendidikan umum, didorong oleh desentralisasi dan demokratisasi. Pada masa pra-proklamasi, fokusnya adalah lembaga-lembaga tradisional seperti pesantren untuk mengajarkan nilai agama, sementara setelah kemerdekaan, ada upaya untuk mengintegrasikan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional yang lebih formal. Di era Reformasi, kebijakan menjadi lebih terbuka terhadap peran masyarakat sipil dan upaya untuk menyetarakan madrasah dengan sekolah umum, menghasilkan transformasi signifikan dalam model pendidikan PAI.

Buku ini berfokus pada interaksi antara penguasa Jepang, pemuda nasionalis Indonesia, dan masyarakat umum selama periode pendudukan Jepang (1942-1945). Tema utama adalah bagaimana kebijakan kolonial Jepang dan strategi pemuda nasionalis mempengaruhi situasi politik dan sosial di Indonesia menjelang kemerdekaan.

Buku ini berfokus pada interaksi antara penguasa Jepang, pemuda nasionalis Indonesia, dan masyarakat umum selama periode pendudukan Jepang (1942-1945). Tema utama adalah bagaimana kebijakan kolonial Jepang dan strategi pemuda nasionalis mempengaruhi situasi politik dan sosial di Indonesia menjelang kemerdekaan.

Buku ini berfokus pada interaksi antara penguasa Jepang, pemuda nasionalis Indonesia, dan masyarakat umum selama periode pendudukan Jepang (1942-1945). Tema utama adalah bagaimana kebijakan kolonial Jepang dan strategi pemuda nasionalis mempengaruhi situasi politik dan sosial di Indonesia menjelang kemerdekaan.