Dashboard UPT Perpustakaan

Tindak pidana ekonomi adalah tindakan di bidang ekonomi yang dilarang dan dapat dipidana, baik secara sempit maupun luas, dan yang merugikan perekonomian negara Indonesia.

Tindak pidana ekonomi adalah tindakan di bidang ekonomi yang dilarang dan dapat dipidana, baik secara sempit maupun luas, dan yang merugikan perekonomian negara Indonesia.

Tindak pidana ekonomi adalah tindakan di bidang ekonomi yang dilarang dan dapat dipidana, baik secara sempit maupun luas, dan yang merugikan perekonomian negara Indonesia.

Tindak pidana ekonomi adalah tindakan di bidang ekonomi yang dilarang dan dapat dipidana, baik secara sempit maupun luas, dan yang merugikan perekonomian negara Indonesia.

Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, akan ditemukan tiga unsur utama, yaitu: Pertama, secara melawan hukum; Kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, akan ditemukan tiga unsur utama, yaitu: Pertama, secara melawan hukum; Kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, akan ditemukan tiga unsur utama, yaitu: Pertama, secara melawan hukum; Kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, akan ditemukan tiga unsur utama, yaitu: Pertama, secara melawan hukum; Kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), Makar (Aanslag) diartikan sebagai niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan.
Berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku di tahun 2026, tindak pidana makar diatur dalam beberapa pasal utama:
Makar terhadap Presiden/Wakil Presiden: Niat membunuh, merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden dalam memerintah [Pasal 191].
Makar terhadap Wilayah Negara: Upaya untuk memisahkan diri atau menyerahkan sebagian/seluruh wilayah Indonesia kepada kekuasaan asing [Pasal 192].
Makar terhadap Pemerintah: Upaya menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara inkonstitusional [Pasal 193

Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), Makar (Aanslag) diartikan sebagai niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan.
Berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku di tahun 2026, tindak pidana makar diatur dalam beberapa pasal utama:
Makar terhadap Presiden/Wakil Presiden: Niat membunuh, merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden dalam memerintah [Pasal 191].
Makar terhadap Wilayah Negara: Upaya untuk memisahkan diri atau menyerahkan sebagian/seluruh wilayah Indonesia kepada kekuasaan asing [Pasal 192].
Makar terhadap Pemerintah: Upaya menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara inkonstitusional [Pasal 193

Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), Makar (Aanslag) diartikan sebagai niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan.
Berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku di tahun 2026, tindak pidana makar diatur dalam beberapa pasal utama:
Makar terhadap Presiden/Wakil Presiden: Niat membunuh, merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden dalam memerintah [Pasal 191].
Makar terhadap Wilayah Negara: Upaya untuk memisahkan diri atau menyerahkan sebagian/seluruh wilayah Indonesia kepada kekuasaan asing [Pasal 192].
Makar terhadap Pemerintah: Upaya menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara inkonstitusional [Pasal 193

Buku ini membahas mengenai apa itu tindak pidana PNS serta dilengkapi dengan studi kasus nya.

Buku ini membahas mengenai apa itu tindak pidana PNS serta dilengkapi dengan studi kasus nya.

Buku ini membahas mengenai apa itu tindak pidana PNS serta dilengkapi dengan studi kasus nya.

Buku ini membahas mengenai apa itu tindak pidana PNS serta dilengkapi dengan studi kasus nya.