Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini memperjelas posisi hukum sebagai hukum yang tidak tertulis,tapi masih digunakan di wilayah NKRI ,meskipun didalam UUD 1945 ,tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur adat ,peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat tetap ditegaskan dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3.dalam pasal ini ,negara mengakui dan menghargai hukum adat serta hak hak nya.

Buku ini memperjelas posisi hukum sebagai hukum yang tidak tertulis,tapi masih digunakan di wilayah NKRI ,meskipun didalam UUD 1945 ,tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur adat ,peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat tetap ditegaskan dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3.dalam pasal ini ,negara mengakui dan menghargai hukum adat serta hak hak nya.

Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakat pun berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakat pun berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakat pun berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law adalah judul buku klasik karya Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, mencakup objek kajian (pemerintahan), landasan negara hukum dan demokrasi, serta instrumen pemerintahan seperti beschikking (keputusan), rencana, peraturan kebijakan, dan tindakan nyata, untuk memberikan pemahaman fundamental mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Buku ini menjadi rujukan penting dalam studi HAN di Indonesia.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law adalah judul buku klasik karya Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, mencakup objek kajian (pemerintahan), landasan negara hukum dan demokrasi, serta instrumen pemerintahan seperti beschikking (keputusan), rencana, peraturan kebijakan, dan tindakan nyata, untuk memberikan pemahaman fundamental mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Buku ini menjadi rujukan penting dalam studi HAN di Indonesia.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law adalah judul buku klasik karya Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, mencakup objek kajian (pemerintahan), landasan negara hukum dan demokrasi, serta instrumen pemerintahan seperti beschikking (keputusan), rencana, peraturan kebijakan, dan tindakan nyata, untuk memberikan pemahaman fundamental mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Buku ini menjadi rujukan penting dalam studi HAN di Indonesia.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law adalah judul buku klasik karya Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, mencakup objek kajian (pemerintahan), landasan negara hukum dan demokrasi, serta instrumen pemerintahan seperti beschikking (keputusan), rencana, peraturan kebijakan, dan tindakan nyata, untuk memberikan pemahaman fundamental mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Buku ini menjadi rujukan penting dalam studi HAN di Indonesia.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law adalah judul buku klasik karya Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, mencakup objek kajian (pemerintahan), landasan negara hukum dan demokrasi, serta instrumen pemerintahan seperti beschikking (keputusan), rencana, peraturan kebijakan, dan tindakan nyata, untuk memberikan pemahaman fundamental mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Buku ini menjadi rujukan penting dalam studi HAN di Indonesia.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (PHA) adalah buku klasik karya Philipus M. Hadjon, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, termasuk objek kajiannya (pemerintahan), instrumen seperti keputusan tata usaha negara (beschikking), serta prinsip negara hukum dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melindungi masyarakat. Buku ini menjelaskan bagaimana kekuasaan pemerintahan diatur, instrumen-instrumennya (seperti peraturan, perjanjian, tindakan nyata), dan sanksi-sanksi yang ada, serta menekankan peran masyarakat dalam pemerintahan.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (PHA) adalah buku klasik karya Philipus M. Hadjon, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, termasuk objek kajiannya (pemerintahan), instrumen seperti keputusan tata usaha negara (beschikking), serta prinsip negara hukum dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melindungi masyarakat. Buku ini menjelaskan bagaimana kekuasaan pemerintahan diatur, instrumen-instrumennya (seperti peraturan, perjanjian, tindakan nyata), dan sanksi-sanksi yang ada, serta menekankan peran masyarakat dalam pemerintahan.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (PHA) adalah buku klasik karya Philipus M. Hadjon, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, termasuk objek kajiannya (pemerintahan), instrumen seperti keputusan tata usaha negara (beschikking), serta prinsip negara hukum dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melindungi masyarakat. Buku ini menjelaskan bagaimana kekuasaan pemerintahan diatur, instrumen-instrumennya (seperti peraturan, perjanjian, tindakan nyata), dan sanksi-sanksi yang ada, serta menekankan peran masyarakat dalam pemerintahan.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (PHA) adalah buku klasik karya Philipus M. Hadjon, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, termasuk objek kajiannya (pemerintahan), instrumen seperti keputusan tata usaha negara (beschikking), serta prinsip negara hukum dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melindungi masyarakat. Buku ini menjelaskan bagaimana kekuasaan pemerintahan diatur, instrumen-instrumennya (seperti peraturan, perjanjian, tindakan nyata), dan sanksi-sanksi yang ada, serta menekankan peran masyarakat dalam pemerintahan.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (PHA) adalah buku klasik karya Philipus M. Hadjon, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, termasuk objek kajiannya (pemerintahan), instrumen seperti keputusan tata usaha negara (beschikking), serta prinsip negara hukum dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melindungi masyarakat. Buku ini menjelaskan bagaimana kekuasaan pemerintahan diatur, instrumen-instrumennya (seperti peraturan, perjanjian, tindakan nyata), dan sanksi-sanksi yang ada, serta menekankan peran masyarakat dalam pemerintahan.