Dashboard UPT Perpustakaan

Peradilan Militer di Indonesia adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dan yang dipersamakan dengannya, bertujuan menjaga disiplin, kehormatan, serta menegakkan hukum di lingkungan TNI, dengan struktur terdiri dari Pengadilan Militer (Dilmil), Pengadilan Militer Tinggi (Dilmiti), Pengadilan Militer Utama (Dilimiltama), dan Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmilpur), berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997.

Peradilan Militer di Indonesia adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dan yang dipersamakan dengannya, bertujuan menjaga disiplin, kehormatan, serta menegakkan hukum di lingkungan TNI, dengan struktur terdiri dari Pengadilan Militer (Dilmil), Pengadilan Militer Tinggi (Dilmiti), Pengadilan Militer Utama (Dilimiltama), dan Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmilpur), berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem ini mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem ini mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem ini mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem ini mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem ini mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal

Sebagai struktur yang baru, Sistem Peradilan Satu Atap, membutuhkan aspek penting lainnya dan tidak hanya sekedar penataan organisatoris dan manajemen. Penulis buku ini mencoba mengemukakan urgensi yang lain mengenai pentingnya membangun sumber daya manusia atau kualitas para hakim yang menjadi pelaku utama dalam ranah peradilan. Selain itu, pembahasan materi di dalamnya juga tidak berhenti pada pembahasan substansi secara positif-normatif-legalistik, melainkan memasuki suatu wilayah studi perilaku, sebagaimana dilakukan ilmu hukum yang dikenal sebagai "behavioral jurisprudence". Sebagai sebuah buku yang ingin lebih membangkitkan eksistensi lembaga peradilan, Khazanah kajiannya diharapkan menjadi sebuah referensi yang menjadi penggugah di awal perubahan besar dan menjadi inspirasi bagi para aparat dan pemerhati dunia peradilan di Indonesia. Selamat membaca

Sebagai struktur yang baru, Sistem Peradilan Satu Atap, membutuhkan aspek penting lainnya dan tidak hanya sekedar penataan organisatoris dan manajemen. Penulis buku ini mencoba mengemukakan urgensi yang lain mengenai pentingnya membangun sumber daya manusia atau kualitas para hakim yang menjadi pelaku utama dalam ranah peradilan. Selain itu, pembahasan materi di dalamnya juga tidak berhenti pada pembahasan substansi secara positif-normatif-legalistik, melainkan memasuki suatu wilayah studi perilaku, sebagaimana dilakukan ilmu hukum yang dikenal sebagai "behavioral jurisprudence". Sebagai sebuah buku yang ingin lebih membangkitkan eksistensi lembaga peradilan, Khazanah kajiannya diharapkan menjadi sebuah referensi yang menjadi penggugah di awal perubahan besar dan menjadi inspirasi bagi para aparat dan pemerhati dunia peradilan di Indonesia. Selamat membaca

Sebagai struktur yang baru, Sistem Peradilan Satu Atap, membutuhkan aspek penting lainnya dan tidak hanya sekedar penataan organisatoris dan manajemen. Penulis buku ini mencoba mengemukakan urgensi yang lain mengenai pentingnya membangun sumber daya manusia atau kualitas para hakim yang menjadi pelaku utama dalam ranah peradilan. Selain itu, pembahasan materi di dalamnya juga tidak berhenti pada pembahasan substansi secara positif-normatif-legalistik, melainkan memasuki suatu wilayah studi perilaku, sebagaimana dilakukan ilmu hukum yang dikenal sebagai "behavioral jurisprudence". Sebagai sebuah buku yang ingin lebih membangkitkan eksistensi lembaga peradilan, Khazanah kajiannya diharapkan menjadi sebuah referensi yang menjadi penggugah di awal perubahan besar dan menjadi inspirasi bagi para aparat dan pemerhati dunia peradilan di Indonesia. Selamat membaca

Sebagai struktur yang baru, Sistem Peradilan Satu Atap, membutuhkan aspek penting lainnya dan tidak hanya sekedar penataan organisatoris dan manajemen. Penulis buku ini mencoba mengemukakan urgensi yang lain mengenai pentingnya membangun sumber daya manusia atau kualitas para hakim yang menjadi pelaku utama dalam ranah peradilan. Selain itu, pembahasan materi di dalamnya juga tidak berhenti pada pembahasan substansi secara positif-normatif-legalistik, melainkan memasuki suatu wilayah studi perilaku, sebagaimana dilakukan ilmu hukum yang dikenal sebagai "behavioral jurisprudence". Sebagai sebuah buku yang ingin lebih membangkitkan eksistensi lembaga peradilan, Khazanah kajiannya diharapkan menjadi sebuah referensi yang menjadi penggugah di awal perubahan besar dan menjadi inspirasi bagi para aparat dan pemerhati dunia peradilan di Indonesia. Selamat membaca

Sebagai struktur yang baru, Sistem Peradilan Satu Atap, membutuhkan aspek penting lainnya dan tidak hanya sekedar penataan organisatoris dan manajemen. Penulis buku ini mencoba mengemukakan urgensi yang lain mengenai pentingnya membangun sumber daya manusia atau kualitas para hakim yang menjadi pelaku utama dalam ranah peradilan. Selain itu, pembahasan materi di dalamnya juga tidak berhenti pada pembahasan substansi secara positif-normatif-legalistik, melainkan memasuki suatu wilayah studi perilaku, sebagaimana dilakukan ilmu hukum yang dikenal sebagai "behavioral jurisprudence". Sebagai sebuah buku yang ingin lebih membangkitkan eksistensi lembaga peradilan, Khazanah kajiannya diharapkan menjadi sebuah referensi yang menjadi penggugah di awal perubahan besar dan menjadi inspirasi bagi para aparat dan pemerhati dunia peradilan di Indonesia. Selamat membaca

Sebagai struktur yang baru, Sistem Peradilan Satu Atap, membutuhkan aspek penting lainnya dan tidak hanya sekedar penataan organisatoris dan manajemen. Penulis buku ini mencoba mengemukakan urgensi yang lain mengenai pentingnya membangun sumber daya manusia atau kualitas para hakim yang menjadi pelaku utama dalam ranah peradilan. Selain itu, pembahasan materi di dalamnya juga tidak berhenti pada pembahasan substansi secara positif-normatif-legalistik, melainkan memasuki suatu wilayah studi perilaku, sebagaimana dilakukan ilmu hukum yang dikenal sebagai "behavioral jurisprudence". Sebagai sebuah buku yang ingin lebih membangkitkan eksistensi lembaga peradilan, Khazanah kajiannya diharapkan menjadi sebuah referensi yang menjadi penggugah di awal perubahan besar dan menjadi inspirasi bagi para aparat dan pemerhati dunia peradilan di Indonesia. Selamat membaca

Sebagai struktur yang baru, Sistem Peradilan Satu Atap, membutuhkan aspek penting lainnya dan tidak hanya sekedar penataan organisatoris dan manajemen. Penulis buku ini mencoba mengemukakan urgensi yang lain mengenai pentingnya membangun sumber daya manusia atau kualitas para hakim yang menjadi pelaku utama dalam ranah peradilan. Selain itu, pembahasan materi di dalamnya juga tidak berhenti pada pembahasan substansi secara positif-normatif-legalistik, melainkan memasuki suatu wilayah studi perilaku, sebagaimana dilakukan ilmu hukum yang dikenal sebagai "behavioral jurisprudence". Sebagai sebuah buku yang ingin lebih membangkitkan eksistensi lembaga peradilan, Khazanah kajiannya diharapkan menjadi sebuah referensi yang menjadi penggugah di awal perubahan besar dan menjadi inspirasi bagi para aparat dan pemerhati dunia peradilan di Indonesia. Selamat membaca

Sebagai struktur yang baru, Sistem Peradilan Satu Atap, membutuhkan aspek penting lainnya dan tidak hanya sekedar penataan organisatoris dan manajemen. Penulis buku ini mencoba mengemukakan urgensi yang lain mengenai pentingnya membangun sumber daya manusia atau kualitas para hakim yang menjadi pelaku utama dalam ranah peradilan. Selain itu, pembahasan materi di dalamnya juga tidak berhenti pada pembahasan substansi secara positif-normatif-legalistik, melainkan memasuki suatu wilayah studi perilaku, sebagaimana dilakukan ilmu hukum yang dikenal sebagai "behavioral jurisprudence". Sebagai sebuah buku yang ingin lebih membangkitkan eksistensi lembaga peradilan, Khazanah kajiannya diharapkan menjadi sebuah referensi yang menjadi penggugah di awal perubahan besar dan menjadi inspirasi bagi para aparat dan pemerhati dunia peradilan di Indonesia. Selamat membaca