Dashboard UPT Perpustakaan

Sebagaimana pula banyak dikatakan oleh para pakar bahwa sistem hukum merupakan pencerminan ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum berkembang dan seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Sementara itu menurut Barda Nawawi Arief bahwa Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya antara lain merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.

Sebagaimana pula banyak dikatakan oleh para pakar bahwa sistem hukum merupakan pencerminan ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum berkembang dan seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Sementara itu menurut Barda Nawawi Arief bahwa Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya antara lain merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.

Sebagaimana pula banyak dikatakan oleh para pakar bahwa sistem hukum merupakan pencerminan ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum berkembang dan seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Sementara itu menurut Barda Nawawi Arief bahwa Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya antara lain merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Buku jilid dua ini membahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kehakiman, yang membahas mengenai kegiatan praperadilan, peradilan koneksitas, ganti kerugian dan gugatannya, rehabilitasi, panggilan oleh pengadilan, pemeriksaan, pembuktian, putusan pengadilan, acara pemeriksaan singkat, cepat di tingkat banding dan kasasi, serta bagian terakhir dibahas upaya hukum luar biasa.

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Buku jilid dua ini membahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kehakiman, yang membahas mengenai kegiatan praperadilan, peradilan koneksitas, ganti kerugian dan gugatannya, rehabilitasi, panggilan oleh pengadilan, pemeriksaan, pembuktian, putusan pengadilan, acara pemeriksaan singkat, cepat di tingkat banding dan kasasi, serta bagian terakhir dibahas upaya hukum luar biasa.

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Buku jilid dua ini membahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kehakiman, yang membahas mengenai kegiatan praperadilan, peradilan koneksitas, ganti kerugian dan gugatannya, rehabilitasi, panggilan oleh pengadilan, pemeriksaan, pembuktian, putusan pengadilan, acara pemeriksaan singkat, cepat di tingkat banding dan kasasi, serta bagian terakhir dibahas upaya hukum luar biasa.

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Buku jilid dua ini membahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kehakiman, yang membahas mengenai kegiatan praperadilan, peradilan koneksitas, ganti kerugian dan gugatannya, rehabilitasi, panggilan oleh pengadilan, pemeriksaan, pembuktian, putusan pengadilan, acara pemeriksaan singkat, cepat di tingkat banding dan kasasi, serta bagian terakhir dibahas upaya hukum luar biasa.

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Buku jilid dua ini membahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kehakiman, yang membahas mengenai kegiatan praperadilan, peradilan koneksitas, ganti kerugian dan gugatannya, rehabilitasi, panggilan oleh pengadilan, pemeriksaan, pembuktian, putusan pengadilan, acara pemeriksaan singkat, cepat di tingkat banding dan kasasi, serta bagian terakhir dibahas upaya hukum luar biasa.

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Buku jilid dua ini membahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kehakiman, yang membahas mengenai kegiatan praperadilan, peradilan koneksitas, ganti kerugian dan gugatannya, rehabilitasi, panggilan oleh pengadilan, pemeriksaan, pembuktian, putusan pengadilan, acara pemeriksaan singkat, cepat di tingkat banding dan kasasi, serta bagian terakhir dibahas upaya hukum luar biasa.

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Buku jilid dua ini membahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kehakiman, yang membahas mengenai kegiatan praperadilan, peradilan koneksitas, ganti kerugian dan gugatannya, rehabilitasi, panggilan oleh pengadilan, pemeriksaan, pembuktian, putusan pengadilan, acara pemeriksaan singkat, cepat di tingkat banding dan kasasi, serta bagian terakhir dibahas upaya hukum luar biasa.

"Perbaikan dan perombakan yang diamanatkan KUHAP diakui merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas mental dan pengabdian dalam menegakkan citra dan kemuliaan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Pada buku 1 (jilid 1) dibahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan kepolisisan dan kejaksaan. Selain itu, buku ini memuat 20 bab menyangkut masalah KUHAP termasuk penyempurnaan, landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta ruang lingkup berlakunya KUHAP, fungsi dan Peran Polisi, Penyelidikan, Penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hak dan kedudukan tersangka, bantuan hukum, penyerahan berkas perkara, penuntut umum, serta bentuk penghentian dan perubahan surat dakwaan."

"Perbaikan dan perombakan yang diamanatkan KUHAP diakui merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas mental dan pengabdian dalam menegakkan citra dan kemuliaan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Pada buku 1 (jilid 1) dibahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan kepolisisan dan kejaksaan. Selain itu, buku ini memuat 20 bab menyangkut masalah KUHAP termasuk penyempurnaan, landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta ruang lingkup berlakunya KUHAP, fungsi dan Peran Polisi, Penyelidikan, Penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hak dan kedudukan tersangka, bantuan hukum, penyerahan berkas perkara, penuntut umum, serta bentuk penghentian dan perubahan surat dakwaan."

"Perbaikan dan perombakan yang diamanatkan KUHAP diakui merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas mental dan pengabdian dalam menegakkan citra dan kemuliaan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Pada buku 1 (jilid 1) dibahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan kepolisisan dan kejaksaan. Selain itu, buku ini memuat 20 bab menyangkut masalah KUHAP termasuk penyempurnaan, landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta ruang lingkup berlakunya KUHAP, fungsi dan Peran Polisi, Penyelidikan, Penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hak dan kedudukan tersangka, bantuan hukum, penyerahan berkas perkara, penuntut umum, serta bentuk penghentian dan perubahan surat dakwaan."

"Perbaikan dan perombakan yang diamanatkan KUHAP diakui merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas mental dan pengabdian dalam menegakkan citra dan kemuliaan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Pada buku 1 (jilid 1) dibahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan kepolisisan dan kejaksaan. Selain itu, buku ini memuat 20 bab menyangkut masalah KUHAP termasuk penyempurnaan, landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta ruang lingkup berlakunya KUHAP, fungsi dan Peran Polisi, Penyelidikan, Penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hak dan kedudukan tersangka, bantuan hukum, penyerahan berkas perkara, penuntut umum, serta bentuk penghentian dan perubahan surat dakwaan."

"Perbaikan dan perombakan yang diamanatkan KUHAP diakui merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas mental dan pengabdian dalam menegakkan citra dan kemuliaan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Pada buku 1 (jilid 1) dibahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan kepolisisan dan kejaksaan. Selain itu, buku ini memuat 20 bab menyangkut masalah KUHAP termasuk penyempurnaan, landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta ruang lingkup berlakunya KUHAP, fungsi dan Peran Polisi, Penyelidikan, Penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hak dan kedudukan tersangka, bantuan hukum, penyerahan berkas perkara, penuntut umum, serta bentuk penghentian dan perubahan surat dakwaan."