Dashboard UPT Perpustakaan

"KUASI-KOPULA DALAM BAHASA INGGRIS; SUATU USAHA MENGUAK" adalah judul buku yang ditulis oleh Ikmi Nur Oktavianti, membahas tentang pengganti dari verba "to be" (kopula) dalam bahasa Inggris. Buku ini menjelaskan tentang verba-verba yang berperan seperti "to be" dalam menghubungkan subjek dengan predikat, tetapi tidak bersifat sebagai kopula utama.

"KUASI-KOPULA DALAM BAHASA INGGRIS; SUATU USAHA MENGUAK" adalah judul buku yang ditulis oleh Ikmi Nur Oktavianti, membahas tentang pengganti dari verba "to be" (kopula) dalam bahasa Inggris. Buku ini menjelaskan tentang verba-verba yang berperan seperti "to be" dalam menghubungkan subjek dengan predikat, tetapi tidak bersifat sebagai kopula utama.

"KUASI-KOPULA DALAM BAHASA INGGRIS; SUATU USAHA MENGUAK" adalah judul buku yang ditulis oleh Ikmi Nur Oktavianti, membahas tentang pengganti dari verba "to be" (kopula) dalam bahasa Inggris. Buku ini menjelaskan tentang verba-verba yang berperan seperti "to be" dalam menghubungkan subjek dengan predikat, tetapi tidak bersifat sebagai kopula utama.

"KUASI-KOPULA DALAM BAHASA INGGRIS; SUATU USAHA MENGUAK" adalah judul buku yang ditulis oleh Ikmi Nur Oktavianti, membahas tentang pengganti dari verba "to be" (kopula) dalam bahasa Inggris. Buku ini menjelaskan tentang verba-verba yang berperan seperti "to be" dalam menghubungkan subjek dengan predikat, tetapi tidak bersifat sebagai kopula utama.

Buku Kudeta Angkatan Darat: Militer dan Kekuasaan di Indonesia karya Geoffrey B. Robinson adalah sebuah kajian mendalam tentang peran Angkatan Darat dalam sejarah politik Indonesia, khususnya sehubungan dengan kudeta militer dan perubahan kekuasaan.

Buku Kudeta Angkatan Darat: Militer dan Kekuasaan di Indonesia karya Geoffrey B. Robinson adalah sebuah kajian mendalam tentang peran Angkatan Darat dalam sejarah politik Indonesia, khususnya sehubungan dengan kudeta militer dan perubahan kekuasaan.

Mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Undang-undang ini menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 dan berlaku beriringan dengan KUHP Nasional yang baru.
Berikut adalah poin-poin penting mengenai KUHAP lengkap terbaru:
1. Dasar Hukum & Struktur
Nomor Undang-Undang: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Tanggal Berlaku: Secara serentak mulai 2 Januari 2026.
Struktur: Terdiri dari 22 Bab yang mengatur seluruh prosedur pidana, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan hakim.

Mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Undang-undang ini menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 dan berlaku beriringan dengan KUHP Nasional yang baru.
Berikut adalah poin-poin penting mengenai KUHAP lengkap terbaru:
1. Dasar Hukum & Struktur
Nomor Undang-Undang: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Tanggal Berlaku: Secara serentak mulai 2 Januari 2026.
Struktur: Terdiri dari 22 Bab yang mengatur seluruh prosedur pidana, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan hakim.

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.

KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah "Astria" mungkin merujuk pada konteks spesifik, nama orang, atau nama perusahaan yang tidak terkait langsung dengan hukum pidana itu sendiri.

KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah "Astria" mungkin merujuk pada konteks spesifik, nama orang, atau nama perusahaan yang tidak terkait langsung dengan hukum pidana itu sendiri.