Dashboard UPT Perpustakaan

Kebijakan perpajakan di Indonesia bertransformasi dari sistem eksploitatif kolonial menuju sistem nasional yang berorientasi pembangunan, memuncak pada reformasi besar Orde Baru.
Era Kolonial: Pajak bersifat memaksa dan diskriminatif, berfokus pada ekstraksi sumber daya untuk kepentingan penjajah melalui pungutan seperti landrente (pajak tanah) dan bea pelabuha

Kebijakan pertanahan di Indonesia seringkali menghadapi kesenjangan antara regulasi yang ada (seperti UUPA dan turunannya) dengan implementasinya di lapangan, menciptakan masalah seperti tumpang tindih penggunaan lahan, sengketa, dan ketidakpastian hukum, yang dianalisis mendalam dalam buku "Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi" karya Maria S.W. Sumardjono. Kesenjangan ini muncul karena regulasi belum sepenuhnya menjawab realitas sosial, isu pengadaan tanah, pengurusan hak, hingga relokasi bencana, sehingga diperlukan pemikiran kritis untuk menyelaraskan aturan dengan kenyataan demi tercapainya keadilan agraria.

Kebijakan pertanahan di Indonesia seringkali menghadapi kesenjangan antara regulasi yang ada (seperti UUPA dan turunannya) dengan implementasinya di lapangan, menciptakan masalah seperti tumpang tindih penggunaan lahan, sengketa, dan ketidakpastian hukum, yang dianalisis mendalam dalam buku "Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi" karya Maria S.W. Sumardjono. Kesenjangan ini muncul karena regulasi belum sepenuhnya menjawab realitas sosial, isu pengadaan tanah, pengurusan hak, hingga relokasi bencana, sehingga diperlukan pemikiran kritis untuk menyelaraskan aturan dengan kenyataan demi tercapainya keadilan agraria.

Kebijakan pertanahan di Indonesia seringkali menghadapi kesenjangan antara regulasi yang ada (seperti UUPA dan turunannya) dengan implementasinya di lapangan, menciptakan masalah seperti tumpang tindih penggunaan lahan, sengketa, dan ketidakpastian hukum, yang dianalisis mendalam dalam buku "Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi" karya Maria S.W. Sumardjono. Kesenjangan ini muncul karena regulasi belum sepenuhnya menjawab realitas sosial, isu pengadaan tanah, pengurusan hak, hingga relokasi bencana, sehingga diperlukan pemikiran kritis untuk menyelaraskan aturan dengan kenyataan demi tercapainya keadilan agraria.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari peraturan transportasi hingga program kesejahteraan sosial. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari peraturan transportasi hingga program kesejahteraan sosial. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari peraturan transportasi hingga program kesejahteraan sosial. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari peraturan transportasi hingga program kesejahteraan sosial. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari peraturan transportasi hingga program kesejahteraan sosial. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Buku Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Drajat Kartawidjaja memberikan analisis mendalam tentang kebijakan K3 dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Buku ini mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam implementasi kebijakan, memberikan contoh konkret melalui studi kasus, dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan K3. Dengan memberikan wawasan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan K3, buku ini menjadi sumber penting bagi pembuat kebijakan, manajer, dan praktisi yang terlibat dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

Buku Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Drajat Kartawidjaja memberikan analisis mendalam tentang kebijakan K3 dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Buku ini mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam implementasi kebijakan, memberikan contoh konkret melalui studi kasus, dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan K3. Dengan memberikan wawasan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan K3, buku ini menjadi sumber penting bagi pembuat kebijakan, manajer, dan praktisi yang terlibat dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

Buku Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Drajat Kartawidjaja memberikan analisis mendalam tentang kebijakan K3 dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Buku ini mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam implementasi kebijakan, memberikan contoh konkret melalui studi kasus, dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan K3. Dengan memberikan wawasan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan K3, buku ini menjadi sumber penting bagi pembuat kebijakan, manajer, dan praktisi yang terlibat dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

Buku Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Drajat Kartawidjaja memberikan analisis mendalam tentang kebijakan K3 dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Buku ini mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam implementasi kebijakan, memberikan contoh konkret melalui studi kasus, dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan K3. Dengan memberikan wawasan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan K3, buku ini menjadi sumber penting bagi pembuat kebijakan, manajer, dan praktisi yang terlibat dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

Buku Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Drajat Kartawidjaja memberikan analisis mendalam tentang kebijakan K3 dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Buku ini mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam implementasi kebijakan, memberikan contoh konkret melalui studi kasus, dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan K3. Dengan memberikan wawasan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan K3, buku ini menjadi sumber penting bagi pembuat kebijakan, manajer, dan praktisi yang terlibat dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

Konsep administrasi negara, akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan dari para ahli terutama dalam penggunaan istilah administrasi negara atau administrasi publik. Munculnya penggunaan kedua istilah tersebut disebabkan adanya pergeseran titik tekan dari Administration of Public ke Adminsitration by Public dimana dalam Administration of Public negara menjadi agen tunggal dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi kepeme-rintahan atau fungsi-fungsi kenegaraan. Sementara Administration by Public negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada putting the customers in the driver set. Dalam waktu yang singkat, administrasi negara sebagai sebagai suatu bidang kajian telah menunjukan warnanya sendiri. Beberapa departemen fakultas dan akademi baru administrasi dan public affairs bermunculan. Hal ini membuktikan adanya suatu sikap yang jelas dari paradigma ini. Antara tahun 1973-1978 telah dibentuk kurang lebih 21 persen fakultas profesional administrasi negara dan public affairs dan sekitar 53 persen departemen administrasi negara dan public affairs. Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintah ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (public service). Pemerintah yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Sebaliknya, pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan nuhlil tidak akan terselenggara dengan baik pula.