Dashboard UPT Perpustakaan

Hukum pidana bukan sekedar merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia, tetapi ia juga adalah cabang dari ilmu hukum.nkarennya walaupun hukum pidana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hukum pidana juga merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji perbuatan apa saja yang dilarang, siapa saja yang harus bertanggung jawab dan sanksi (pidana) apa yang dapat dijatuhkan.

Hukum pidana bukan sekedar merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia, tetapi ia juga adalah cabang dari ilmu hukum.nkarennya walaupun hukum pidana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hukum pidana juga merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji perbuatan apa saja yang dilarang, siapa saja yang harus bertanggung jawab dan sanksi (pidana) apa yang dapat dijatuhkan.

Hukum pidana bukan sekedar merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia, tetapi ia juga adalah cabang dari ilmu hukum.nkarennya walaupun hukum pidana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hukum pidana juga merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji perbuatan apa saja yang dilarang, siapa saja yang harus bertanggung jawab dan sanksi (pidana) apa yang dapat dijatuhkan.

Hukum pidana bukan sekedar merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia, tetapi ia juga adalah cabang dari ilmu hukum.nkarennya walaupun hukum pidana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hukum pidana juga merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji perbuatan apa saja yang dilarang, siapa saja yang harus bertanggung jawab dan sanksi (pidana) apa yang dapat dijatuhkan.

Proses modernisasi dan pembangunan ekonomi, menunjukan bahwa korporasi memang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya korporasi dalam mencapai tujuanny. melakukan aktivitas-aktivitas tidak saja menguntungkan bahkan sering menyimpang atau melakukan tindak pidana dengan berbagai modus operendi yang dilakukan.

Proses modernisasi dan pembangunan ekonomi, menunjukan bahwa korporasi memang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya korporasi dalam mencapai tujuanny. melakukan aktivitas-aktivitas tidak saja menguntungkan bahkan sering menyimpang atau melakukan tindak pidana dengan berbagai modus operendi yang dilakukan.

Proses modernisasi dan pembangunan ekonomi, menunjukan bahwa korporasi memang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya korporasi dalam mencapai tujuanny. melakukan aktivitas-aktivitas tidak saja menguntungkan bahkan sering menyimpang atau melakukan tindak pidana dengan berbagai modus operendi yang dilakukan.

Proses modernisasi dan pembangunan ekonomi, menunjukan bahwa korporasi memang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya korporasi dalam mencapai tujuanny. melakukan aktivitas-aktivitas tidak saja menguntungkan bahkan sering menyimpang atau melakukan tindak pidana dengan berbagai modus operendi yang dilakukan.

Proses modernisasi dan pembangunan ekonomi, menunjukan bahwa korporasi memang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya korporasi dalam mencapai tujuanny. melakukan aktivitas-aktivitas tidak saja menguntungkan bahkan sering menyimpang atau melakukan tindak pidana dengan berbagai modus operendi yang dilakukan.

“Hukum Pidana Lingkungan – Mewujudkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan melalui Optimalisasi Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup” membahas penggunaan hukum pidana sebagai instrumen untuk mencegah, menindak, dan memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang merusak lingkungan hidup.

Buku ini, pada Bab I membahas pendahuluan yang mengetengahkan tentang isu global tentang lingkungan hidup, permasalahan kependudukan dan hasil KTT Unced serta Protokol Tokyo. Pada Bab II membahas tentang kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup, antara lain mengenai asas, wewenang, hak dan kewajiban. Pada Bab III, membahas tentang masalah kebijakan penaatan lingkungan. Pada Bab IV, membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik diluar pengadilan maupun menggunakan instrumen pidana lingkungan. Pada Bab V, membahas tentang strategi penegakan hukum lingkungan.

Buku ini, pada Bab I membahas pendahuluan yang mengetengahkan tentang isu global tentang lingkungan hidup, permasalahan kependudukan dan hasil KTT Unced serta Protokol Tokyo. Pada Bab II membahas tentang kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup, antara lain mengenai asas, wewenang, hak dan kewajiban. Pada Bab III, membahas tentang masalah kebijakan penaatan lingkungan. Pada Bab IV, membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik diluar pengadilan maupun menggunakan instrumen pidana lingkungan. Pada Bab V, membahas tentang strategi penegakan hukum lingkungan.

Buku ini, pada Bab I membahas pendahuluan yang mengetengahkan tentang isu global tentang lingkungan hidup, permasalahan kependudukan dan hasil KTT Unced serta Protokol Tokyo. Pada Bab II membahas tentang kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup, antara lain mengenai asas, wewenang, hak dan kewajiban. Pada Bab III, membahas tentang masalah kebijakan penaatan lingkungan. Pada Bab IV, membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik diluar pengadilan maupun menggunakan instrumen pidana lingkungan. Pada Bab V, membahas tentang strategi penegakan hukum lingkungan.

Buku ini, pada Bab I membahas pendahuluan yang mengetengahkan tentang isu global tentang lingkungan hidup, permasalahan kependudukan dan hasil KTT Unced serta Protokol Tokyo. Pada Bab II membahas tentang kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup, antara lain mengenai asas, wewenang, hak dan kewajiban. Pada Bab III, membahas tentang masalah kebijakan penaatan lingkungan. Pada Bab IV, membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik diluar pengadilan maupun menggunakan instrumen pidana lingkungan. Pada Bab V, membahas tentang strategi penegakan hukum lingkungan.

Buku ini, pada Bab I membahas pendahuluan yang mengetengahkan tentang isu global tentang lingkungan hidup, permasalahan kependudukan dan hasil KTT Unced serta Protokol Tokyo. Pada Bab II membahas tentang kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup, antara lain mengenai asas, wewenang, hak dan kewajiban. Pada Bab III, membahas tentang masalah kebijakan penaatan lingkungan. Pada Bab IV, membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik diluar pengadilan maupun menggunakan instrumen pidana lingkungan. Pada Bab V, membahas tentang strategi penegakan hukum lingkungan.