Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini memberika sebuah penjelasan secara sistematis dan komprehensif mengenai analisis Galtung atas kekerasan dan hubungan-hubungan kekuasaan.

Buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemikiran politik Ibnu Khaldun, seorang pemikir besar dari abad ke-14 yang dikenal dengan teorinya tentang kekuasaan dan negara. A. Rahman Zaimuddin menyajikan pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks historis dan kontemporer, serta menjelaskan relevansi teorinya dalam kajian politik modern.

Buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemikiran politik Ibnu Khaldun, seorang pemikir besar dari abad ke-14 yang dikenal dengan teorinya tentang kekuasaan dan negara. A. Rahman Zaimuddin menyajikan pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks historis dan kontemporer, serta menjelaskan relevansi teorinya dalam kajian politik modern.

Buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemikiran politik Ibnu Khaldun, seorang pemikir besar dari abad ke-14 yang dikenal dengan teorinya tentang kekuasaan dan negara. A. Rahman Zaimuddin menyajikan pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks historis dan kontemporer, serta menjelaskan relevansi teorinya dalam kajian politik modern.

Buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemikiran politik Ibnu Khaldun, seorang pemikir besar dari abad ke-14 yang dikenal dengan teorinya tentang kekuasaan dan negara. A. Rahman Zaimuddin menyajikan pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks historis dan kontemporer, serta menjelaskan relevansi teorinya dalam kajian politik modern.

Buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemikiran politik Ibnu Khaldun, seorang pemikir besar dari abad ke-14 yang dikenal dengan teorinya tentang kekuasaan dan negara. A. Rahman Zaimuddin menyajikan pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks historis dan kontemporer, serta menjelaskan relevansi teorinya dalam kajian politik modern.

Topik mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mencakup sejarah, struktur, hingga dinamika pasca-amandemen UUD 1945. Berikut adalah beberapa referensi buku utama yang sering digunakan di kalangan akademisi dan praktisi hukum hingga tahun 2026

Topik mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mencakup sejarah, struktur, hingga dinamika pasca-amandemen UUD 1945. Berikut adalah beberapa referensi buku utama yang sering digunakan di kalangan akademisi dan praktisi hukum hingga tahun 2026

Topik mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mencakup sejarah, struktur, hingga dinamika pasca-amandemen UUD 1945. Berikut adalah beberapa referensi buku utama yang sering digunakan di kalangan akademisi dan praktisi hukum hingga tahun 2026

Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Dibahas secara detail kewenangan serta fungsi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata.

Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Dibahas secara detail kewenangan serta fungsi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata.

Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Dibahas secara detail kewenangan serta fungsi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata.

Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Dibahas secara detail kewenangan serta fungsi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata.

Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Dibahas secara detail kewenangan serta fungsi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata.

Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Dibahas secara detail kewenangan serta fungsi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata.