Dashboard UPT Perpustakaan

Buku yang berjudul "Wacana" ini merupakan kajian ilmu bahasa, khususnya Bahasa Indonesia Khususnya kalangan mahasiswa, buku ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam perkuliahan, sedangkan pada kalangan masyarakat umumnya, pemakaian wacana belumlah sesuai dengan kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wacana merupakan satu bentuk ungkapan, tuturan, dan ucapan yang di dalamnya tersurat satu kesatuan kalimat yang utuh dengan unsur-unsur gramatikal dan semantik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan kalimat yang komunikatif. Wacana yang baik tidak saja melibatkan unsur-unsur gramatikal dan semantik, tetapi juga unsur lainnya, seperti pembicara, pendengar waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, dan bentuk amanat.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.