Dashboard UPT Perpustakaan

Buku "Thinking About Prescribing" karya Andrea Mant adalah panduan praktis yang membahas proses pengambilan keputusan dalam penulisan resep obat secara rasional dan aman. Buku ini dirancang untuk membantu tenaga kesehatan, terutama dokter dan apoteker, dalam memahami berbagai aspek penting yang harus dipertimbangkan sebelum, selama, dan setelah meresepkan obat.

Buku ini membahas pemodelan matematis motor, performa motor induksi dan sinkron secara variabel frekuensi, masalah komutasi dan rentang kecepatan motor DC, serta metode peningkatan kinerja motor seperti slip-power recovery dan soft-start

Dalam buku ini mengajak kita untuk mendayagunakan akal dalam menilai dan menimbang sebagian dari realitas islam dan kaum muslim.

Dalam buku ini mengajak kita untuk mendayagunakan akal dalam menilai dan menimbang sebagian dari realitas islam dan kaum muslim.

Dalam buku ini mengajak kita untuk mendayagunakan akal dalam menilai dan menimbang sebagian dari realitas islam dan kaum muslim.

Ecological time series refer to the repeated collection of observations of ecological data over time, often indexed by date/time. These series can be used to study a variety of ecological phenomena, including population dynamics, community structure, and environmental changes. Examples include measurements of species abundance, temperature, precipitation, or other environmental variables

Klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga ia tidak terangkum dalam KUHP saja tetapi dalam peraturan perundangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan digolongkan lebih spesifik yang berkenaan tentang suatu hal

Klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga ia tidak terangkum dalam KUHP saja tetapi dalam peraturan perundangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan digolongkan lebih spesifik yang berkenaan tentang suatu hal

Klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga ia tidak terangkum dalam KUHP saja tetapi dalam peraturan perundangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan digolongkan lebih spesifik yang berkenaan tentang suatu hal

Klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga ia tidak terangkum dalam KUHP saja tetapi dalam peraturan perundangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan digolongkan lebih spesifik yang berkenaan tentang suatu hal

Klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga ia tidak terangkum dalam KUHP saja tetapi dalam peraturan perundangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan digolongkan lebih spesifik yang berkenaan tentang suatu hal

Klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga ia tidak terangkum dalam KUHP saja tetapi dalam peraturan perundangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan digolongkan lebih spesifik yang berkenaan tentang suatu hal

Klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga ia tidak terangkum dalam KUHP saja tetapi dalam peraturan perundangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan digolongkan lebih spesifik yang berkenaan tentang suatu hal

Klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga ia tidak terangkum dalam KUHP saja tetapi dalam peraturan perundangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan digolongkan lebih spesifik yang berkenaan tentang suatu hal

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Tindak pidana ini dapat melibatkan berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang