Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini adalah buku pertama yang mengkaji hokum pajak dalam bahasa Indonesia. Sebagamana buku-buku tentang hukum yang benyak bersumber dari hukum di Belanda, publikasi sebelumnya mengenai hukum pajak umumnya berbahasa Belanda. Cita-cita penerbitan buku ini adalah untuk mencapai masyarakat yang peduli pajak, dan tentu saja agar terbentuk mental aparatur pajak yang disiplin dalam menghimpun dana masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Buku ini adalah buku pertama yang mengkaji hokum pajak dalam bahasa Indonesia. Sebagamana buku-buku tentang hukum yang benyak bersumber dari hukum di Belanda, publikasi sebelumnya mengenai hukum pajak umumnya berbahasa Belanda. Cita-cita penerbitan buku ini adalah untuk mencapai masyarakat yang peduli pajak, dan tentu saja agar terbentuk mental aparatur pajak yang disiplin dalam menghimpun dana masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Buku ini merupakan pembaharuan, perlengkapan dan penyesuaian kembaliu dengan kebutuhan-kebutuhan dalam kuliah-kuliah

Buku ini merupakan pembaharuan, perlengkapan dan penyesuaian kembaliu dengan kebutuhan-kebutuhan dalam kuliah-kuliah

Buku ini merupakan pembaharuan, perlengkapan dan penyesuaian kembaliu dengan kebutuhan-kebutuhan dalam kuliah-kuliah

Buku ini merupakan pembaharuan, perlengkapan dan penyesuaian kembaliu dengan kebutuhan-kebutuhan dalam kuliah-kuliah

Buku ini merupakan pembaharuan, perlengkapan dan penyesuaian kembaliu dengan kebutuhan-kebutuhan dalam kuliah-kuliah

Buku ini merupakan pembaharuan, perlengkapan dan penyesuaian kembaliu dengan kebutuhan-kebutuhan dalam kuliah-kuliah

Buku ini merupakan pembaharuan, perlengkapan dan penyesuaian kembaliu dengan kebutuhan-kebutuhan dalam kuliah-kuliah

Buku ini merupakan pembaharuan, perlengkapan dan penyesuaian kembaliu dengan kebutuhan-kebutuhan dalam kuliah-kuliah

Masalah pajak adalah masalah negara, juga menjadi masalah warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang diambil dari sebagian kekayaan warganya; kelalaian dalam membayar dan menyetor pajak bisa menimbulkan tindakan hukum. Kehormatan seseorang atau badan hukum sebagian juga diukur dari loyalitasnya dalam membayar pajak, sehingga wajarlah apabila timbul ungkapan:"warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak". Hukum pajak atau hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk memungut sebagian kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan wajib pajak yang didalamnya termuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya.

Masalah pajak adalah masalah negara, juga menjadi masalah warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang diambil dari sebagian kekayaan warganya; kelalaian dalam membayar dan menyetor pajak bisa menimbulkan tindakan hukum. Kehormatan seseorang atau badan hukum sebagian juga diukur dari loyalitasnya dalam membayar pajak, sehingga wajarlah apabila timbul ungkapan:"warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak". Hukum pajak atau hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk memungut sebagian kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan wajib pajak yang didalamnya termuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya.

Masalah pajak adalah masalah negara, juga menjadi masalah warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang diambil dari sebagian kekayaan warganya; kelalaian dalam membayar dan menyetor pajak bisa menimbulkan tindakan hukum. Kehormatan seseorang atau badan hukum sebagian juga diukur dari loyalitasnya dalam membayar pajak, sehingga wajarlah apabila timbul ungkapan:"warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak". Hukum pajak atau hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk memungut sebagian kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan wajib pajak yang didalamnya termuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya.

Masalah pajak adalah masalah negara, juga menjadi masalah warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang diambil dari sebagian kekayaan warganya; kelalaian dalam membayar dan menyetor pajak bisa menimbulkan tindakan hukum. Kehormatan seseorang atau badan hukum sebagian juga diukur dari loyalitasnya dalam membayar pajak, sehingga wajarlah apabila timbul ungkapan:"warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak". Hukum pajak atau hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk memungut sebagian kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan wajib pajak yang didalamnya termuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya.

Masalah pajak adalah masalah negara, juga menjadi masalah warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang diambil dari sebagian kekayaan warganya; kelalaian dalam membayar dan menyetor pajak bisa menimbulkan tindakan hukum. Kehormatan seseorang atau badan hukum sebagian juga diukur dari loyalitasnya dalam membayar pajak, sehingga wajarlah apabila timbul ungkapan:"warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak". Hukum pajak atau hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk memungut sebagian kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan wajib pajak yang didalamnya termuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya.