Dashboard UPT Perpustakaan

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy . Metode yang digunakan dalam buku ini jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap. Sehingga hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (di daerah) dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata.

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy . Metode yang digunakan dalam buku ini jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap. Sehingga hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (di daerah) dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata.

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy . Metode yang digunakan dalam buku ini jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap. Sehingga hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (di daerah) dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata.

Buku karya Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989 (INIS, 2004), menganalisis negosiasi intensif antara tokoh Islam dan pemerintah Orde Baru. Tokoh Islam berperan krusial memperjuangkan pendidikan agama sebagai kompenen integral sistem pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas 1989

Buku karya Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989 (INIS, 2004), menganalisis negosiasi intensif antara tokoh Islam dan pemerintah Orde Baru. Tokoh Islam berperan krusial memperjuangkan pendidikan agama sebagai kompenen integral sistem pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas 1989

Buku karya Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989 (INIS, 2004), menganalisis negosiasi intensif antara tokoh Islam dan pemerintah Orde Baru. Tokoh Islam berperan krusial memperjuangkan pendidikan agama sebagai kompenen integral sistem pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas 1989

Buku karya Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989 (INIS, 2004), menganalisis negosiasi intensif antara tokoh Islam dan pemerintah Orde Baru. Tokoh Islam berperan krusial memperjuangkan pendidikan agama sebagai kompenen integral sistem pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas 1989

Buku karya Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989 (INIS, 2004), menganalisis negosiasi intensif antara tokoh Islam dan pemerintah Orde Baru. Tokoh Islam berperan krusial memperjuangkan pendidikan agama sebagai kompenen integral sistem pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas 1989

Bagian kedua buku ini memuat tema-tema politik dari prespektif kebudayaan yang diteliti geertz dalam konteks dunia ketiga, yaitu: nasionalisme negara-negara baru, sentimen-sentimen primordial, dan politik sipil, politik dan makna, dan tentang politik dimasa lampau dan kini.

Bagian kedua buku ini memuat tema-tema politik dari prespektif kebudayaan yang diteliti geertz dalam konteks dunia ketiga, yaitu: nasionalisme negara-negara baru, sentimen-sentimen primordial, dan politik sipil, politik dan makna, dan tentang politik dimasa lampau dan kini.

Bagian kedua buku ini memuat tema-tema politik dari prespektif kebudayaan yang diteliti geertz dalam konteks dunia ketiga, yaitu: nasionalisme negara-negara baru, sentimen-sentimen primordial, dan politik sipil, politik dan makna, dan tentang politik dimasa lampau dan kini.

Bagian kedua buku ini memuat tema-tema politik dari prespektif kebudayaan yang diteliti geertz dalam konteks dunia ketiga, yaitu: nasionalisme negara-negara baru, sentimen-sentimen primordial, dan politik sipil, politik dan makna, dan tentang politik dimasa lampau dan kini.

Bagian kedua buku ini memuat tema-tema politik dari prespektif kebudayaan yang diteliti geertz dalam konteks dunia ketiga, yaitu: nasionalisme negara-negara baru, sentimen-sentimen primordial, dan politik sipil, politik dan makna, dan tentang politik dimasa lampau dan kini.

Politik adalah pelbagai kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan tujuan dan pelaksanaan seluruh masyarakat melalui pengambilan keputusan berupa nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan seseorang atau kelompok terhadap suatu kejadian dan maslah politik yang dihadapinya. Komunikasi adalah hubungan; kontak. Jika terminologi politik dan komunikasi digabungkan, penertiaanya menunjuk kepada salah satu dari ilmu terapan dari kelompok ilmu sosial yang mempelajari sikap penguasa dalam suatu negara terhadap komunikasi massa (media) pada periode tertentu.

Politik lokal dan pemerintah daerah dalam perspektif otonomi daerah memiliki hubungan yang erat. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam aspek politik. Ini memungkinkan munculnya politik lokal yang lebih dinamis dan partisipatif, dengan masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan.