Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini berisi uraian tentan Hukum Acara Perdata secara terpadu dalam proses hukum di tiga jenis peradilan yang berbeda, yitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama. Dengan gaya bahasa yang mudah dicerna, pengarang menampilkan isi buku dalam 8 bab.

Buku ini berisi uraian tentan Hukum Acara Perdata secara terpadu dalam proses hukum di tiga jenis peradilan yang berbeda, yitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama. Dengan gaya bahasa yang mudah dicerna, pengarang menampilkan isi buku dalam 8 bab.

Buku ini berisi uraian tentan Hukum Acara Perdata secara terpadu dalam proses hukum di tiga jenis peradilan yang berbeda, yitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama. Dengan gaya bahasa yang mudah dicerna, pengarang menampilkan isi buku dalam 8 bab.

Buku ini berisi uraian tentan Hukum Acara Perdata secara terpadu dalam proses hukum di tiga jenis peradilan yang berbeda, yitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama. Dengan gaya bahasa yang mudah dicerna, pengarang menampilkan isi buku dalam 8 bab.

Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama ini disusun sebagai pedoman yang membantu para praktisi dan pelaku hukum untuk mempercepat penemuan pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan kasus atau perkara di bidang hukum perdata wewenang peradilan agama melalui proses klasifikasi, penajaman dan pendalaman masalah serta penemuan dan penerapan hukumannya.

Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama ini disusun sebagai pedoman yang membantu para praktisi dan pelaku hukum untuk mempercepat penemuan pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan kasus atau perkara di bidang hukum perdata wewenang peradilan agama melalui proses klasifikasi, penajaman dan pendalaman masalah serta penemuan dan penerapan hukumannya.

Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama ini disusun sebagai pedoman yang membantu para praktisi dan pelaku hukum untuk mempercepat penemuan pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan kasus atau perkara di bidang hukum perdata wewenang peradilan agama melalui proses klasifikasi, penajaman dan pendalaman masalah serta penemuan dan penerapan hukumannya.

Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama ini disusun sebagai pedoman yang membantu para praktisi dan pelaku hukum untuk mempercepat penemuan pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan kasus atau perkara di bidang hukum perdata wewenang peradilan agama melalui proses klasifikasi, penajaman dan pendalaman masalah serta penemuan dan penerapan hukumannya.

Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama ini disusun sebagai pedoman yang membantu para praktisi dan pelaku hukum untuk mempercepat penemuan pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan kasus atau perkara di bidang hukum perdata wewenang peradilan agama melalui proses klasifikasi, penajaman dan pendalaman masalah serta penemuan dan penerapan hukumannya.

Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama ini disusun sebagai pedoman yang membantu para praktisi dan pelaku hukum untuk mempercepat penemuan pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan kasus atau perkara di bidang hukum perdata wewenang peradilan agama melalui proses klasifikasi, penajaman dan pendalaman masalah serta penemuan dan penerapan hukumannya.

Statistik adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data berupa angka, baik yang masih acak maupun yang sudah tersusun dalam daftar atau grafik. Statistik deskriptif fokus pada penyajian dan penguraian data agar mudah dipahami, sedangkan statistik inferensial berhubungan dengan penarikan kesimpulan dari data.

Statistik adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data berupa angka, baik yang masih acak maupun yang sudah tersusun dalam daftar atau grafik. Statistik deskriptif fokus pada penyajian dan penguraian data agar mudah dipahami, sedangkan statistik inferensial berhubungan dengan penarikan kesimpulan dari data.

Statistik adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data berupa angka, baik yang masih acak maupun yang sudah tersusun dalam daftar atau grafik. Statistik deskriptif fokus pada penyajian dan penguraian data agar mudah dipahami, sedangkan statistik inferensial berhubungan dengan penarikan kesimpulan dari data.

Pokok-pokok pemerintahan daerah di Indonesia berpusat pada otonomi daerah, dengan unsur utamanya adalah Pemerintah Daerah (Pemda) (Kepala Daerah dan perangkatnya) serta DPRD, yang bekerja dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan prinsip desentralisasi, demokrasi, pemerataan, dan keadilan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, yang diatur oleh berbagai undang-undang seperti UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daera

Sosiologi hukum meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Sebagai suatu cabang sosiologi yang relatif baru. ilmu sosiologi hukum dikembangkan untuk menjelaskan hubungan timbal balik pola-pola perilaku dan hukum yang belum dapat dijelaskan oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya. Sebagai suatu buku pengantar, buku ini bermanfaat sebagai pegangan bagi para ahli hukum dan sebagai pengetahuan baru bagi pembaca yang memberikan perhatian kepada fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat. Secara garis besar uraian isi buku ini antara lain aspek-aspek bidang hukum yang penting bagi perkembangan pengertian sosiologi terhadap gejala sosial dan penelitian-penelitian sosiologi hukum dan problematiknya yang akan menjadi fondasi bagi para ahli hukum dan sosiaologi dalam memahami sifat dan hakikat hukum Indonesia di dalam kerangka masyarakat Indonesia.