Dashboard UPT Perpustakaan

Buku Perkembangan Politik & Sistem Birokrasi di Beberapa Negara karya Encup Supriatma adalah kajian yang mengeksplorasi bagaimana politik dan sistem birokrasi berkembang di berbagai negara, serta bagaimana kedua aspek tersebut saling mempengaruhi.

Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dimulai dari konsep Kampung Improvement Program (KIP) pada tahun 1969 hingga program 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi) pada tahun 2015 dan program KOTAKU.

Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dimulai dari konsep Kampung Improvement Program (KIP) pada tahun 1969 hingga program 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi) pada tahun 2015 dan program KOTAKU.

Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dimulai dari konsep Kampung Improvement Program (KIP) pada tahun 1969 hingga program 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi) pada tahun 2015 dan program KOTAKU.

Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dimulai dari konsep Kampung Improvement Program (KIP) pada tahun 1969 hingga program 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi) pada tahun 2015 dan program KOTAKU.

Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dimulai dari konsep Kampung Improvement Program (KIP) pada tahun 1969 hingga program 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi) pada tahun 2015 dan program KOTAKU.

Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dimulai dari konsep Kampung Improvement Program (KIP) pada tahun 1969 hingga program 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi) pada tahun 2015 dan program KOTAKU.

Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dimulai dari konsep Kampung Improvement Program (KIP) pada tahun 1969 hingga program 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi) pada tahun 2015 dan program KOTAKU.

Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dimulai dari konsep Kampung Improvement Program (KIP) pada tahun 1969 hingga program 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi) pada tahun 2015 dan program KOTAKU.

Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dimulai dari konsep Kampung Improvement Program (KIP) pada tahun 1969 hingga program 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi) pada tahun 2015 dan program KOTAKU.

Perlindungan HAM dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia diatur secara implisit melalui asas-asas hukum pidana materiil seperti asas legalitas (mencegah kriminalisasi sewenang-wenang), asas kesalahan (mensyaratkan niat/kelalaian), adanya alasan penghapus pidana (pembenar/pemaaf), dan larangan pidana kejam/merendahkan martabat. KUHP baru (UU No. 1/2023) bertujuan menyeimbangkan kekuasaan negara dan HAM, meskipun beberapa pasal seperti tentang perzinahan dan kohabitasi masih menimbulkan diskusi terkait privasi dan nilai sosial.

Perlindungan HAM dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia diatur secara implisit melalui asas-asas hukum pidana materiil seperti asas legalitas (mencegah kriminalisasi sewenang-wenang), asas kesalahan (mensyaratkan niat/kelalaian), adanya alasan penghapus pidana (pembenar/pemaaf), dan larangan pidana kejam/merendahkan martabat. KUHP baru (UU No. 1/2023) bertujuan menyeimbangkan kekuasaan negara dan HAM, meskipun beberapa pasal seperti tentang perzinahan dan kohabitasi masih menimbulkan diskusi terkait privasi dan nilai sosial.

Perlindungan HAM dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia diatur secara implisit melalui asas-asas hukum pidana materiil seperti asas legalitas (mencegah kriminalisasi sewenang-wenang), asas kesalahan (mensyaratkan niat/kelalaian), adanya alasan penghapus pidana (pembenar/pemaaf), dan larangan pidana kejam/merendahkan martabat. KUHP baru (UU No. 1/2023) bertujuan menyeimbangkan kekuasaan negara dan HAM, meskipun beberapa pasal seperti tentang perzinahan dan kohabitasi masih menimbulkan diskusi terkait privasi dan nilai sosial.

Perlindungan HAM dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia diatur secara implisit melalui asas-asas hukum pidana materiil seperti asas legalitas (mencegah kriminalisasi sewenang-wenang), asas kesalahan (mensyaratkan niat/kelalaian), adanya alasan penghapus pidana (pembenar/pemaaf), dan larangan pidana kejam/merendahkan martabat. KUHP baru (UU No. 1/2023) bertujuan menyeimbangkan kekuasaan negara dan HAM, meskipun beberapa pasal seperti tentang perzinahan dan kohabitasi masih menimbulkan diskusi terkait privasi dan nilai sosial.

Perlindungan HAM dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia diatur secara implisit melalui asas-asas hukum pidana materiil seperti asas legalitas (mencegah kriminalisasi sewenang-wenang), asas kesalahan (mensyaratkan niat/kelalaian), adanya alasan penghapus pidana (pembenar/pemaaf), dan larangan pidana kejam/merendahkan martabat. KUHP baru (UU No. 1/2023) bertujuan menyeimbangkan kekuasaan negara dan HAM, meskipun beberapa pasal seperti tentang perzinahan dan kohabitasi masih menimbulkan diskusi terkait privasi dan nilai sosial.