Dashboard UPT Perpustakaan

Buku Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak karya Muhammad Djafar Saidi membahas secara komprehensif aspek perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam menghadapi sengketa perpajakan di Indonesia. Buku ini menguraikan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa pajak, baik melalui pengadilan pajak maupun jalur non-litigasi, serta hak-hak wajib pajak dalam proses tersebut.

Buku Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak karya Muhammad Djafar Saidi membahas secara komprehensif aspek perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam menghadapi sengketa perpajakan di Indonesia. Buku ini menguraikan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa pajak, baik melalui pengadilan pajak maupun jalur non-litigasi, serta hak-hak wajib pajak dalam proses tersebut.

Buku Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak karya Muhammad Djafar Saidi membahas secara komprehensif aspek perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam menghadapi sengketa perpajakan di Indonesia. Buku ini menguraikan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa pajak, baik melalui pengadilan pajak maupun jalur non-litigasi, serta hak-hak wajib pajak dalam proses tersebut.

Buku Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak karya Muhammad Djafar Saidi membahas secara komprehensif aspek perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam menghadapi sengketa perpajakan di Indonesia. Buku ini menguraikan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa pajak, baik melalui pengadilan pajak maupun jalur non-litigasi, serta hak-hak wajib pajak dalam proses tersebut.

Buku Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak karya Muhammad Djafar Saidi membahas secara komprehensif aspek perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam menghadapi sengketa perpajakan di Indonesia. Buku ini menguraikan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa pajak, baik melalui pengadilan pajak maupun jalur non-litigasi, serta hak-hak wajib pajak dalam proses tersebut.

Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat.Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak dan LPKS (Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial). Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden.Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang m elekat harkat dan m artabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat.Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak dan LPKS (Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial). Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden.Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang m elekat harkat dan m artabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat.Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak dan LPKS (Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial). Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden.Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang m elekat harkat dan m artabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat.Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak dan LPKS (Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial). Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden.Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang m elekat harkat dan m artabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat.Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak dan LPKS (Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial). Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden.Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang m elekat harkat dan m artabat sebagai manusia seutuhnya.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Berikut adalah poin-poin utama perlindungan hukum tersebut:
1. Keadilan Restoratif dan Diversi
Fokus utama UU SPPA adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal guna menghindari stigmatisasi.
Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah mufakat.
Keadilan Restoratif: Penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk bersama-sama mencari solusi yang menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pembalasan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Berikut adalah poin-poin utama perlindungan hukum tersebut:
1. Keadilan Restoratif dan Diversi
Fokus utama UU SPPA adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal guna menghindari stigmatisasi.
Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah mufakat.
Keadilan Restoratif: Penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk bersama-sama mencari solusi yang menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pembalasan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Berikut adalah poin-poin utama perlindungan hukum tersebut:
1. Keadilan Restoratif dan Diversi
Fokus utama UU SPPA adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal guna menghindari stigmatisasi.
Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah mufakat.
Keadilan Restoratif: Penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk bersama-sama mencari solusi yang menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pembalasan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Berikut adalah poin-poin utama perlindungan hukum tersebut:
1. Keadilan Restoratif dan Diversi
Fokus utama UU SPPA adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal guna menghindari stigmatisasi.
Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah mufakat.
Keadilan Restoratif: Penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk bersama-sama mencari solusi yang menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pembalasan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Berikut adalah poin-poin utama perlindungan hukum tersebut:
1. Keadilan Restoratif dan Diversi
Fokus utama UU SPPA adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal guna menghindari stigmatisasi.
Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah mufakat.
Keadilan Restoratif: Penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk bersama-sama mencari solusi yang menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pembalasan.