Dashboard UPT Perpustakaan

UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 1 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Artinya, Bank Indonesia adalah pusatnya perbankan di negara kita sehingga bank-bank operasional seperti : BNI, Mandiri, BCA, dan lain-lain menginduk pada Bank Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, Bank Indonesia meningkat statusnya menjadi salah satu lembaga negara yang berperan sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, BI mempunyai fungsi membuat peraturan dan menetapkan sanksi, sedangkan sebagai badan hukum perdata, BI berwenang mengurus kekayaan sendiri terlepas dari APBN. Lembaga perbankan makin bertambah dengan hadirnya bank syariah, yang dulunya cukup diatur dengan Peraturan Bank Indonesia saat ini sudah ditingkatkan menjadi UU, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang merupakan lex spesialis. Kehadiran bank tersebut berpengaruh terhadap peran pengadilan agama dan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Salah satu tugas perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Namun belum ada undang-undang khusus mengenai perkreditan. Dalam buku berjudul Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis ini, dibahas antara lain mengenai: (1) Status dan Tugas Bank Indonesia serta Masalah Sanksi Pidana; (2) Bank Syariah: (3) Perkreditan; (4) Penyelesaian Sengketa Kredit Macet; dan (5) Lembaga Penyanderaan. Buku ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dalam mat kuliahperbankan dan perkreditan, dan umumnya bagi orang orang yang berkecimpung di bidang perbankan dan perkreditan.

UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 1 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Artinya, Bank Indonesia adalah pusatnya perbankan di negara kita sehingga bank-bank operasional seperti : BNI, Mandiri, BCA, dan lain-lain menginduk pada Bank Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, Bank Indonesia meningkat statusnya menjadi salah satu lembaga negara yang berperan sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, BI mempunyai fungsi membuat peraturan dan menetapkan sanksi, sedangkan sebagai badan hukum perdata, BI berwenang mengurus kekayaan sendiri terlepas dari APBN. Lembaga perbankan makin bertambah dengan hadirnya bank syariah, yang dulunya cukup diatur dengan Peraturan Bank Indonesia saat ini sudah ditingkatkan menjadi UU, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang merupakan lex spesialis. Kehadiran bank tersebut berpengaruh terhadap peran pengadilan agama dan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Salah satu tugas perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Namun belum ada undang-undang khusus mengenai perkreditan. Dalam buku berjudul Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis ini, dibahas antara lain mengenai: (1) Status dan Tugas Bank Indonesia serta Masalah Sanksi Pidana; (2) Bank Syariah: (3) Perkreditan; (4) Penyelesaian Sengketa Kredit Macet; dan (5) Lembaga Penyanderaan. Buku ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dalam mat kuliahperbankan dan perkreditan, dan umumnya bagi orang orang yang berkecimpung di bidang perbankan dan perkreditan.

UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 1 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Artinya, Bank Indonesia adalah pusatnya perbankan di negara kita sehingga bank-bank operasional seperti : BNI, Mandiri, BCA, dan lain-lain menginduk pada Bank Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, Bank Indonesia meningkat statusnya menjadi salah satu lembaga negara yang berperan sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, BI mempunyai fungsi membuat peraturan dan menetapkan sanksi, sedangkan sebagai badan hukum perdata, BI berwenang mengurus kekayaan sendiri terlepas dari APBN. Lembaga perbankan makin bertambah dengan hadirnya bank syariah, yang dulunya cukup diatur dengan Peraturan Bank Indonesia saat ini sudah ditingkatkan menjadi UU, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang merupakan lex spesialis. Kehadiran bank tersebut berpengaruh terhadap peran pengadilan agama dan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Salah satu tugas perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Namun belum ada undang-undang khusus mengenai perkreditan. Dalam buku berjudul Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis ini, dibahas antara lain mengenai: (1) Status dan Tugas Bank Indonesia serta Masalah Sanksi Pidana; (2) Bank Syariah: (3) Perkreditan; (4) Penyelesaian Sengketa Kredit Macet; dan (5) Lembaga Penyanderaan. Buku ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dalam mat kuliahperbankan dan perkreditan, dan umumnya bagi orang orang yang berkecimpung di bidang perbankan dan perkreditan.

UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 1 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Artinya, Bank Indonesia adalah pusatnya perbankan di negara kita sehingga bank-bank operasional seperti : BNI, Mandiri, BCA, dan lain-lain menginduk pada Bank Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, Bank Indonesia meningkat statusnya menjadi salah satu lembaga negara yang berperan sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, BI mempunyai fungsi membuat peraturan dan menetapkan sanksi, sedangkan sebagai badan hukum perdata, BI berwenang mengurus kekayaan sendiri terlepas dari APBN. Lembaga perbankan makin bertambah dengan hadirnya bank syariah, yang dulunya cukup diatur dengan Peraturan Bank Indonesia saat ini sudah ditingkatkan menjadi UU, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang merupakan lex spesialis. Kehadiran bank tersebut berpengaruh terhadap peran pengadilan agama dan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Salah satu tugas perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Namun belum ada undang-undang khusus mengenai perkreditan. Dalam buku berjudul Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis ini, dibahas antara lain mengenai: (1) Status dan Tugas Bank Indonesia serta Masalah Sanksi Pidana; (2) Bank Syariah: (3) Perkreditan; (4) Penyelesaian Sengketa Kredit Macet; dan (5) Lembaga Penyanderaan. Buku ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dalam mat kuliahperbankan dan perkreditan, dan umumnya bagi orang orang yang berkecimpung di bidang perbankan dan perkreditan.

UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 1 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Artinya, Bank Indonesia adalah pusatnya perbankan di negara kita sehingga bank-bank operasional seperti : BNI, Mandiri, BCA, dan lain-lain menginduk pada Bank Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, Bank Indonesia meningkat statusnya menjadi salah satu lembaga negara yang berperan sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, BI mempunyai fungsi membuat peraturan dan menetapkan sanksi, sedangkan sebagai badan hukum perdata, BI berwenang mengurus kekayaan sendiri terlepas dari APBN. Lembaga perbankan makin bertambah dengan hadirnya bank syariah, yang dulunya cukup diatur dengan Peraturan Bank Indonesia saat ini sudah ditingkatkan menjadi UU, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang merupakan lex spesialis. Kehadiran bank tersebut berpengaruh terhadap peran pengadilan agama dan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Salah satu tugas perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Namun belum ada undang-undang khusus mengenai perkreditan. Dalam buku berjudul Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis ini, dibahas antara lain mengenai: (1) Status dan Tugas Bank Indonesia serta Masalah Sanksi Pidana; (2) Bank Syariah: (3) Perkreditan; (4) Penyelesaian Sengketa Kredit Macet; dan (5) Lembaga Penyanderaan. Buku ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dalam mat kuliahperbankan dan perkreditan, dan umumnya bagi orang orang yang berkecimpung di bidang perbankan dan perkreditan.

Buku ini dapat dianggap sebagai lanjutab dari buku-buku karangan saya tentang "Azas-Azas Hukum Perjanjian" yaitu mengenai sebagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Buku ini dapat dianggap sebagai lanjutab dari buku-buku karangan saya tentang "Azas-Azas Hukum Perjanjian" yaitu mengenai sebagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Buku ini dapat dianggap sebagai lanjutab dari buku-buku karangan saya tentang "Azas-Azas Hukum Perjanjian" yaitu mengenai sebagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Buku ini dapat dianggap sebagai lanjutab dari buku-buku karangan saya tentang "Azas-Azas Hukum Perjanjian" yaitu mengenai sebagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Buku ini dapat dianggap sebagai lanjutab dari buku-buku karangan saya tentang "Azas-Azas Hukum Perjanjian" yaitu mengenai sebagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

ecara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan.

ecara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan.

ecara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan.

ecara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan.

ecara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan.