Dashboard UPT Perpustakaan

Adanya kelebihan air atau kelembaban yang tidak semestinya di dalam struktur badan jalan, akan berdampak menurunnya kinerja teknik material struktur konstruksi, fungsional dan lingkungan jalan. Karena itu struktur badan jalan harus dilindungi dari masuknya air, baik dari aliran permukaan saat hujan maupun dari aliran air bawah permukaan, yaitu melalui pengelolaan laju dan volume aliran air dalam upaya mengurangi risiko lebih buruk pada sistem jalan dan lingkungan.

Adanya kelebihan air atau kelembaban yang tidak semestinya di dalam struktur badan jalan, akan berdampak menurunnya kinerja teknik material struktur konstruksi, fungsional dan lingkungan jalan. Karena itu struktur badan jalan harus dilindungi dari masuknya air, baik dari aliran permukaan saat hujan maupun dari aliran air bawah permukaan, yaitu melalui pengelolaan laju dan volume aliran air dalam upaya mengurangi risiko lebih buruk pada sistem jalan dan lingkungan.

Adanya kelebihan air atau kelembaban yang tidak semestinya di dalam struktur badan jalan, akan berdampak menurunnya kinerja teknik material struktur konstruksi, fungsional dan lingkungan jalan. Karena itu struktur badan jalan harus dilindungi dari masuknya air, baik dari aliran permukaan saat hujan maupun dari aliran air bawah permukaan, yaitu melalui pengelolaan laju dan volume aliran air dalam upaya mengurangi risiko lebih buruk pada sistem jalan dan lingkungan.

Dipterocarpaceae adalah pohon kayu utama dari hutan hujan tropisbagian barat Indonesia, Malaysia, Brunei dan Filipina dankisarannya ke arah timur sejauh Niugini (Irian Jaya dan PapuaNiugini). Banyak pihak yang terlibat dalam industri kayumenemukan bahwa kebanyakan Dipterocarpaceae sulit untukdiidentifikasi sampai tingkat jenis di hutan,terutama di Kalimantanyang memiliki jumlah jenis terbanyak. Ketidakmampuan untukmengenal individu Dipterocarpaceae di hutan memperbesarterjadinya eksploitasi yang dipusatkan pada beberapa jenis yangdikenal dengan baik, khususnya meranti merah Shorea, danpekerjaan silvikultur kurang menjadi sasaran. Dalam penanamanperkayaan, pengenalan jenis yang kurang baik kadang-kadangmenyebabkan penggunaan jenis-jenis dengan sifat-sifat yang tidakdiinginkan, misalnya kualitas kayu yangrendah, pertumbuhanlambat atau tajuk yang lebar, atau yang jarang mencapai ukurankayu, atau jenis pilihan yang tidak cocok untuk kondisi tanahtertentu (yang sangat penting di beberapa bagian daerahKalimantan). Inventarisasi sebelum dan sesudah penebangan, dananalisis tegakan yang dihasilkan, pasti akan tidak dapat diandalkandan tidak terfokus bila identifikasi jenisnya kurang baik. Akhirnya,identifikasi jenis pohon penghasil kayu yang tidak akurat akanmenyebabkan kesalahan identifikasi kayu gelondongan. Kesalahanini menyebabkan pemilihan kayu yang tidak tepat untuk kegunaanakhir, misalnya, mersawa (Anisoptera spp.), kayu yang tidak awet,untuk keperluan konstruksi berat.

Dipterocarpaceae merupakan pohon-pohon penghasil kayu utamadari hutan hujan tropis di Indonesia bagian barat, Malaysia, Bruneidan Filipina dan menyebar ke arah timur hingga Irian Jaya dan Papua Niugini. Banyak pihak yang terlibat dalam industriperkayuan menemukan bahwa kebanyakan Dipterocarpaceae sulit diidentifikasi sampai tingkat jenis di hutan, terutama di Kalimantan yang memiliki jumlah jenis terbanyak. Ketidakmampuan untuk mengenal setiap individu Dipterocarpaceae di hutan memperbesar terjadinya eksploitasi yang dipusatkan pada beberapa jenis yang telah dikenal dengan baik, khususnya Shorea meranti merah, dan pekerjaan silvikultur kurang menjadi sasaran.

Dipterocarpaceae merupakan pohon-pohon penghasil kayu utamadari hutan hujan tropis di Indonesia bagian barat,Malaysia, Bruneidan Filipina dan menyebar ke arah timur hingga Irian Jaya danPapua Niugini. Banyak pihak yang terlibat dalam industriperkayuan menemukan bahwa kebanyakan Dipterocarpaceae sulitdiidentifikasi sampai tingkat jenis di hutan, terutama di Kalimantanyang memiliki jumlah jenis terbanyak. Ketidakmampuan untukmengenal setiap individu Dipterocarpaceae di hutan memperbesarterjadinya eksploitasi yang dipusatkan pada beberapa jenis yangtelah dikenal dengan baik, khususnya Shorea meranti merah, danpekerjaan silvikultur kurang menjadi sasaran.

Buku ini pada dasarnya memberikan gambaran utuh mengenai proses permohonan kepailitan sejak di Pengadilan Niaga hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yang dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan hukum perdata materiil khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, buku ini dibagi ke dalam sebelas bab, dimana dalam empat bab pertama, setelah bab Pendahuluan, dibahas secara jelas dan terperinci hal-hal yang harus diperhatikan dalam memutus suatu perkara kepailitan, khususnya mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya dalam enam bab terakhir dibicarakan ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan debitor yang dapat dimohonkan kepailitan maupun kreditor yang berhak dan berwenang untuk memajukan permohonan kepailitan.

Buku ini pada dasarnya memberikan gambaran utuh mengenai proses permohonan kepailitan sejak di Pengadilan Niaga hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yang dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan hukum perdata materiil khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, buku ini dibagi ke dalam sebelas bab, dimana dalam empat bab pertama, setelah bab Pendahuluan, dibahas secara jelas dan terperinci hal-hal yang harus diperhatikan dalam memutus suatu perkara kepailitan, khususnya mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya dalam enam bab terakhir dibicarakan ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan debitor yang dapat dimohonkan kepailitan maupun kreditor yang berhak dan berwenang untuk memajukan permohonan kepailitan.

Buku ini pada dasarnya memberikan gambaran utuh mengenai proses permohonan kepailitan sejak di Pengadilan Niaga hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yang dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan hukum perdata materiil khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, buku ini dibagi ke dalam sebelas bab, dimana dalam empat bab pertama, setelah bab Pendahuluan, dibahas secara jelas dan terperinci hal-hal yang harus diperhatikan dalam memutus suatu perkara kepailitan, khususnya mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya dalam enam bab terakhir dibicarakan ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan debitor yang dapat dimohonkan kepailitan maupun kreditor yang berhak dan berwenang untuk memajukan permohonan kepailitan.

Buku ini pada dasarnya memberikan gambaran utuh mengenai proses permohonan kepailitan sejak di Pengadilan Niaga hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yang dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan hukum perdata materiil khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, buku ini dibagi ke dalam sebelas bab, dimana dalam empat bab pertama, setelah bab Pendahuluan, dibahas secara jelas dan terperinci hal-hal yang harus diperhatikan dalam memutus suatu perkara kepailitan, khususnya mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya dalam enam bab terakhir dibicarakan ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan debitor yang dapat dimohonkan kepailitan maupun kreditor yang berhak dan berwenang untuk memajukan permohonan kepailitan.

Buku ini pada dasarnya memberikan gambaran utuh mengenai proses permohonan kepailitan sejak di Pengadilan Niaga hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yang dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan hukum perdata materiil khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, buku ini dibagi ke dalam sebelas bab, dimana dalam empat bab pertama, setelah bab Pendahuluan, dibahas secara jelas dan terperinci hal-hal yang harus diperhatikan dalam memutus suatu perkara kepailitan, khususnya mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya dalam enam bab terakhir dibicarakan ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan debitor yang dapat dimohonkan kepailitan maupun kreditor yang berhak dan berwenang untuk memajukan permohonan kepailitan.

Buku ini pada dasarnya memberikan gambaran utuh mengenai proses permohonan kepailitan sejak di Pengadilan Niaga hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yang dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan hukum perdata materiil khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, buku ini dibagi ke dalam sebelas bab, dimana dalam empat bab pertama, setelah bab Pendahuluan, dibahas secara jelas dan terperinci hal-hal yang harus diperhatikan dalam memutus suatu perkara kepailitan, khususnya mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya dalam enam bab terakhir dibicarakan ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan debitor yang dapat dimohonkan kepailitan maupun kreditor yang berhak dan berwenang untuk memajukan permohonan kepailitan.

Buku ini pada dasarnya memberikan gambaran utuh mengenai proses permohonan kepailitan sejak di Pengadilan Niaga hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yang dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan hukum perdata materiil khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, buku ini dibagi ke dalam sebelas bab, dimana dalam empat bab pertama, setelah bab Pendahuluan, dibahas secara jelas dan terperinci hal-hal yang harus diperhatikan dalam memutus suatu perkara kepailitan, khususnya mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya dalam enam bab terakhir dibicarakan ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan debitor yang dapat dimohonkan kepailitan maupun kreditor yang berhak dan berwenang untuk memajukan permohonan kepailitan.

Buku "Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia" biasanya berisi panduan dan penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar tata hukum di Indonesia. Isi buku ini mencakup konsep-konsep hukum tata negara, hukum administrasi negara, hubungan antara lembaga negara, sistem pemerintahan, dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Buku ini sering digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi untuk memahami sistem hukum Indonesia secara komprehensif.

Buku "Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia" biasanya berisi panduan dan penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar tata hukum di Indonesia. Isi buku ini mencakup konsep-konsep hukum tata negara, hukum administrasi negara, hubungan antara lembaga negara, sistem pemerintahan, dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Buku ini sering digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi untuk memahami sistem hukum Indonesia secara komprehensif.